Faktor Penghambat Perekonomian dan Geografis dalam Ekologi Administrasi sebagai Tantangan yang Menguntungkan

NAMA    : Randy Prasetyo

NIM         : 125030100111183

A.1 Perekonomian

Faktor Penghambat

1.      Korupsi

Angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik dari 2,6 tahun 2008 menjadi 2,8 tahun 2009, disertai kenaikan 15 peringkat dari tahun lalu dimata dunia tentang tingkat korupsi Tingkat korupsi di indonesia kian semakin bertambah, ini mengakibatkan para investor asing enggan menanamkan modalnya dinegeri kesejahteraan kita ini.

2.      Kegiatan Impor yang semakin besar

Tuntutan kebutuhan dalam negeri yang besar mengakibatkan semakin gencar produk-produk impor datang menyerbu pasar negara jika kondisi daya saing produknya lemah dan tidak mampu berkompetisi di kancah perdagangan Internasional. Rakyat juga merasa dirugaikan dalam hal ini, mengingat negara kita adalah negara yang penduduknya bergerak dalam kegiatan agrikultur sehingga masyarakat tidak bisa bersaing.

3.      Pembangunan yang tak seimbang

Kurangnya pemerataan tingkat ekonomi dinegara kita mengakibatkan pembangunan dalam negara kita tidak seimbang. Adanya pembedaan tingkat pendapatan perkapita dari tiap daerah menjadi indikator dalam segi pembangunan terutama dalam kegiatan manufaktur. Ini mengakibatkan laju kesejahteraan tingkat ekonomi rakyat tidak seimbang dan mobilisasi masyarakat tidak selaras dalam penerapan perekonomian

4.      Kemiskinan

Kemiskinan dinegara kita ini sangat besar, meskipun kita menduduki peringkat 10 perekonomian terbaik dimata dunia. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemerataan tingkat pendapatan yang ada. Bagi kawasan yang kaya pendapatan lebih besar dari kawasan yang kurang kaya.

A.2 Geografis

Faktor penghambat

1.      Jumlah penduduk yang tinggi, artinya tingkat pertumbuhan penduduk yang tak terkendali mengakibatkan kepadatan dan penganguran yang besar.

2.      Nilai budaya yang masih melekat tinggi, yang artinya pemikiran masyarakat masih bersifat patriliniar masih terpengaruh dalam pemikiran mistik, dan tak dapat menerima pemikiran yang bersifat rasional dalam kegiatannya

3.      Tingkat bencana yang tinggi, melihat letak dari negara kita yang dihimpit oleh dua samudra, 2 negara, dan dilalui oleh jalur pegunungan api yan kebanyakan masih aktif membuat negara kita mengalami tingkat bencana yang tinggi setiap tahunnya.

4.      Ilegal loging, kurangnya perhatian dalam penanganan kegiatan manufaktur dan agrikultur menyebabkan negara kita sering dimasuki oleh pembajak yang tanpa izin mengambil harta SDA negara kita.

B.     Kekuatan dan Kelemahan Birokrasi di Indonesia

Kelebihan

1.      Sebagai basis perpolitikan, sehingga dapat membantu penyambung lidah rakyat dalam membuat kebijakan.

2.      Bertindak sesusi hukuma dan tegas dalam menyikapi masalah internal dan eksternal

Kelemahan

1.      Sentralisasi yang cukup kuat, sehingga bersifat otoriter dalam melayani kegiatan publik

2.      Menjadi kepentingan elit politik dan kelompok atau golongan tertentu  bukan menjadi pengabdian masyarakat yang benar-benar sesuai dengan pangilan hidup sebagai pelayan masyarakat.

3.      Menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi, artinya masih bersifat persona dalam penanganannya.

4.      Pendelegasian wewenang yang kabur, masih tidak bersifat profesional dalam tugas dan wewenangnya pada para birokrat yang ada dalam tugasnya

5.      Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan, kurang konsisten dalam menjalankan visi dan misi serta kurangnya spesialisasi dalam tugas dan peranan setiap birokrat

6.      Tidak bersifat netral terhadap pelayanan publik.

7.      Kurang bersifat transparan, akuntability dan responsivnes dalam melayani.

Analisis :

Melihat dari segi kekuatan dan kelebihan birokrasi negara indonesia masih sangat kurang memuaskan dan kurang dalam melayani serta mensejahterakan rakyat. Birokrasi kita sedang lama tertidur dalam mewujudkan kinerjanya. Faktor penghambat ini dikarenakan birokrasi kita masih bersifat paternalistik dengan artian masih menjadi basisi pengutan perpolitikan dinegara kita, padahal dalam segi kajian teoritis birokrasi harus bersifat netral dan tidak boleh ada ikut campur urusan lain. Kepentingan-kepentingan politik inilah yang mempengaruhi dan menjadi penghambat kinerja dan keprofesionalan para birokrat dalam birokrasi indonesia. Kita harus merevisi dan merevolusi bentuk sistem seperti itu, bila ingin memperbarui sistem birokrasi kita yang bersih dan bersifat mensejahterakan khususnya dalam melayani kepentingan rakyat bukan kepentingan partai politik ataupun pribadi.

Menurut prof. Dr. Yeremias T. Kaban MU, MURP ada 4 aspek utama dalam membangun birokrasi yakni :

1.      Membangun Visi Birokrasi, artinya visi harus jelas berlandaskan GBHN dan Pancasila

2.      Membangun manusia Birokrasi, artinya dengan kepemimpinan yang berkualitas dalam birokrasi menciptakan motivasi tersendiri

3.      Membangun sistim birokrasi, artinya membenahi struktur, penerapan strategi yang tepat, dan pembenahan budaya organisasi.

4.      Membangun lingkungan organisasi, maksudnya organisasi publik harus pandai dalam memperhitungkan pengaruh lingkungan baik dari segi politik, ekonomi, budaya, sosial, dan teknologi.

C.    Strategi Pemerintah dalam Menyikapi Tantangan Geografis

Melihat letak geografis negara indonesia yang sangat strategis dan mempengaruhi segala aktifitas kegiatan kenegaraan membuat indonesia dihadapkan dalam tantang yang sangat besar dan beresiko dalam kegiatannya. Terletak dalam jalur perdagangan dengan iklim yang tropis secara topografisnya menjadikan negara kita memiliki sumberdaya alam yang luas melimpah. Bentuk dari kekayaan dalam negara berupa hasil laut, agrikultur, manufaktur pertambangan dan keanekaragaman hayati dan non-hayati membuat penjelasan tersendiri dalam letak geografis negara kita. Mungkin apabila kita bisa mengentaskan tantangan dalam ke strategisan negara kita ini, akan menjadi keuntungan yang besar dalam perekonomian dan perpolitikan negara. Namun pertanyaannya sekarang adalah mampukah pemerintah kita menghadapi tantangan tersebut ??

Kita katakan saja bisa, tentunya pemerintah memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi tantangan dalam keadaan diatas. Penguatan dan pembangunan berkapasitaslah tujuan utama pemerintah dengan cara meningkatkan bentuk bentuk individu, dan organisasi dalam menyikapi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Menurut prof. Dr. Yeremias T. Keban, SU, MURP ada enam aspek dimensi dalam menyusun strategi dalam Administrasi publik :

1.      Dimensi Kebijakan

Dimensi ini berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Artinya untuk memproses sebuah keputusan yang benar dibutuhkan serangkaian prinsip rasionalitas dan politis. Output dari proses tersebut dapat berupa keputusan tentang alternatif terbaik yang siap untuk diimplementasikan. Aspek kebijakan ini berupa penekanan terhadap masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang seharusnya dilayani.

2.      Dimensi Manajemen

Berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajeman untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Artinya bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip tertentu.

3.      Dimensi Struktur Organisasi

Bersinggungan dengan siapa yang akan mengimplementasikan dan mengerjakan apa yang harus diputuskan. Dimensi ini menekankan pada pembagian unit-unit kerja serta tanggung jawab kinerja terhadap apa yang telah diputuskan dengan terstruktur dalam struktur yang ada (heararki)

4.      Dimensi Etika

Dimensi ini dianalogikan sebagai sensor dalam administrasi publik. Pengaruh dari demensi ini sangatlah kuat, serta mempengaruhi dalam pencapaian tujuan administrasi publik pada khususnya.

5.      Dimensi lingkungan

Dimensi ini juga mempengaruhi kinerja, menejemen, moral dan kebijakan dalam administrasi, tetapi pengaruh ini didasari dalam pengaruh eksternal organisasi publik khususnya lingkungan. Konsep lingkungan ini yang melahirkan betapa pentingnya lingkungan dalam administrasi (ekologi administrasi Publik)

6.      Dimensi Kinerja

Dimensi yang menekankan pada kinerja suatu organisasi dalam keprofesionala dalam bekerja.

SUMBER

Keban, Yeremias T. 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu, Gava Media, yugyakarta.

Gaffar, Afar. 1999, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ismani. 2001, “Etika Birokrasi”, Jurnal Adminitrasi Negara Vol. II, No. 1, September 2001 : 31 – 41.