Friday, 22 November 2013

Contoh Surat Permohonan Ujian Susulan

Surat Permohonan Izin

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
               Nama              : Randy Prasetyo
               NIM                : 125030100111183
               Fakultas                   : Fakultas Ilmu Administrasi
               Prodi               : Administrasi Publik
Sehubungan dengan ujian tengah semester yang telah berlalu, saya memohon untuk mengikuti ujian susulan tengah semester dengan :
               Mata kuliah              : Sistem Pemerintahan Indonesia
               Dosen Pengampu     : Sinta happy, S.AP, M.PA
Surat permohonan ujian susulan ini saya buat dikarenakan sakit . Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih




                                                                             Malang, 18 November 2013
                                                                                     Hormat saya,


                                                                                   Randy Prasetyo

Hak Presiden

1. GRASI
Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang.
Contoh kasus
SBY memberikn grasi terhadap corby

2. AMNESTI

Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.
Contoh kasus
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, memberikan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi atas kebijakan memperpanjang masa pengampunan (amnesti) para WNI/TKI  ‘overstayers’ sampai 3 November 2013

3. ABOLISI

Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

4. REHABILITASI

Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya
Contoh Kasus : Yusril ihza mahendra meminta presiden SBY untuk Rehabilitasi mantan Presiden Soeharto.

Contoh kasus : Opsi agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan abolisi dalam kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, mulai bergulir. Namun tim kuasa hukum Bibit-Chandra tetap pada sikap mereka sebelumnya, yakni mendesak diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Perbedaan ciri-ciri Organisasi Publik dan Swasta

BAB I
PENDAHULUAN
1.1      LATAR BELAKANG
Perkembangan organisasi public dalam konteks administrasi negara telah demikian pesat, baik pada level perkembangan teoritis maupun dalam konteks empiris. Secara teoritis, teori organisasi telah berkembang tidak hanya pada segi organisasi formal dan juga sering dihubungkan dengan birokrasi. Teori organisasi telah berkembang mencakup beberapa variable, seperti system nilai dan sudut pandang organisasi dan dari sisi “dialectical points of view”. Kenyataannya dapat digunakan sebagai tanda kompleksitas diskusi dalam perkembangan teori organisasi.  Dari segi empiris, organisasi public menampilkan dirinya dalam berbagai kompleksitas yang berbeda dengan situasi pada era 1980-an yang banyak didominasi pada sector formal pemerintahan. Perkembangannya dalam kedudukan system informasi lebih mengarah pada spesialisasi. Personalia diorganisasikan untuk kepentingan manajemen menurut fungsi dan proyek. Organisasi system informasi sering melibatkan keputusan yang sulit. Faktor teknologis yang berkaitaan dengan efisiensi perangkat keras dan lunak mempengaruhi bentuk organisatoris yang bisa berbeda dengan filsafat organisasi dan manajemen. Manajemen system informasi mempunyai masalah khusus karena tingkat perubahan yang cepat dalam teknologi perangkat keras dan perangkat lunak dan karena adanya kebutuhan akan kemampuan teknis untuk bisa menilai usulam SIM.

1.2      RUMUSAN MASALAH
1.      Pengertian Organisasi Publik dan Swasta?
2.      Lingkungan Organisasi Publik dan Swasta?
3.      Perbedaan Organisasi Publik dan Swasta?
4.      Karakteristik Organisasi Publik dan Swasta?
5.      Ciri-ciri Organisasi Publik dan Swasta?








BAB II
PEMBAHASAN

2.1  PENGERTIAN ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
2.1.1    PENGERTIAN ORGANISASI PUBLIK
Organisasi Publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan).  Atau satu-satunya organisasi didunia yang mempunyai wewenang “merampok” harta rakyat (pajak), “membunuh” rakyat (hukuman mati), dan “memenjarakan” rakyat.
Organisasi Publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga  sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.
Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Organisasi berorientasi pada pelyanan kepada masyarakat tidak pada profit/laba/untung.

2.2.1     PENGERTIAN ORGANISASI SWASTA
Istilah privat berasal dari bahasa Latin “set apart” (yang terpisah). Sasaran organisasi publik ditujukan  pada hal – hal yang ‘terpisah’ dari masyarakat secara umum.
Organisasi Swasta atau organisasi laba adalah organisasi yang juga bergerak di bidang pelayanan barang dan atau jasa yang kepemilikannya yang dibedakan dari kemampuanya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar oleh satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan / laba. Dengan demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau untung sebesar-besarnya. Organisasi laba meliputi antara lain perusahaan-perusahaan berskala kecil hingga berskala besar baik bertaraf local, nasional maupun internasional. Ciri-cirnya antara lain Dimiliki oleh satu orang atau lebih, berorientasi pada keuntungan.
2.2  LINGKUNGAN ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
2.2.1    LINGKUNGAN DALAM ORGANISASI PUBLIK
            Didalam organisasi public terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi public, yaitu:
·         Lingkungan otorisasi, artinya untuk melakukan sesuatu, organisasi publik terlebih dahulu harus mendapat izin atau legalitas.
·         Sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan otorisasi tersebut. Misal, dalam pengajuan anggaran kepada DPR, untuk mendapat pengabsahan atas suatu rencana kegiatan pemerintah. Ini merupakan dasar bagi organisasi publik untuk membangun kapasitas organisasi dan kemampuan operasionalnya.
·         Proses penciptaan nilai dalam organisasi publik, bukan didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan pasar, melainkan melalui proses birokratis, yaitu izin dari lingkungan otorisasi.
2.2.2    LINGKUNGAN DALAM ORGANISASI SWASTA/PRIVAT
            Selain terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi public, terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi swasta juga, yaitu:
·         Lingkungan otorisasi, misalnya dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham yang menentukan pendanaan dan batas-batas wewenang perusahaan. Akan tetapi, tentu saja lingkungan otorisasi pada organisasi privat tidak sekompleks organisasi publik.
·         Proses penciptaan nilai dalam organisasi privat, menitik beratkan proses pengambilan keputusan pada naik-turunya permintaan pasar, sehingga pengambilan keputusan biasanya berlangsung lebih cepat. 
Tabel perbandingan organisasi publik dan privat secara umum, yaitu:

No
Organisasi Publik
Organisasi Privat
1.
Tujuan
laba
non laba
2.
Produk yang dihasilkan
Publics goods
Privat goods
3.
Cara pengambilan keputusan
demokratis
Strategis bisnis
4.
Ukuran kinerja
Social welfare
efisiensi
5.
Misi organisasi
“melakukan kebaikan”
“untung rugi”

2.3  PERBEDAAN ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
Setelah kita pelajari pengertian dari masing-masing jenis organisasi di atas, maka kita dapat melihat perbedaan-perbedaan diantara ketiganya, yang antara lainnya adalah sebagai berikut:


1)      Orientasi
Organisasi laba berorientasi pada laba atau untung, sedang organisasi public berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (tidak mencari untung). Sementara organisasi nirlaba hanya sebagai suatu organisasi yang didirikan untuk mendukung suatu isu di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).
2)      Kepemilikan
Kepemilikan organisasi nirlaba tidak jelas siapa sesungguhnya ’pemilik’ organisasi apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Sementara pemilikan organisasi public adalah milik Negara yang dimana telah diatur oleh konstitusi.
3)      Dalam hal donatur
Organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya, sedangkan organisasi public didanai oleh pendapatan Negara atau daerah yang didapat dari pajak.
4)      Dalam hal penyebaran tanggung jawab
Pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah ’pemilik’ organisasi, sementara di organisasi public yang bertanggung jawab adalah Negara yang didelgasikan kepada pejabat atau orang tertentu untuk mengelolanya dan kalau tidak maka dikenai sanksi.
“Tipe – tipe Organisasi Publik”
Tujuan
Jelas
Tidak Jelas

Hubungan kausal
Pasti
Tidak Pasti
A: Efisiensi Ekonomi
B: Kriteria Judgmental
C: Legitimasi Kelembagaan
D: Legitimasi Kelembagaan

Menurut Sorensen (dalam Elliassen dan Kooiman, 1993:225-6), organisasi publik terbagi dalam empat kategori.
Organisasi publik kategori A adalah organisasi-organisasi publik yang memiliki berbagai tujuan yang terdefinisi secara jelas serta hubungan sebab-akibat yang diketahui dengan pasti dalam memproduksi public goods yang ditugaskan kepadanya. Tipe ini biasanya kita temukan pada perusahaan-perusahaan milik negara.
Organisasi publik kategori B adalah organisasi-organisasi publik dimana tujuan-tujuan yang harus dicapai cukup jelas, tetapi hubungan sebab-akibat dalam proses operasional tidak diketahui dengan pasti. Untuk organisasi publik semacam ini, kita tidak bisa menerapkan ukuran-ukuran kinerja yang semata-mata bersifat ekonomis. Biasanya penilaian kinerja dilakukan melalui pendapat para ahli.
Organisasi publik kategori C adalah organisasi-organisasi publik dimana tujuan-tujuan organisasi tidak secara jelas bisa didefinisikan, tetapi hubungan sebab akibat dalam kegiatan operasional organisasi dapat ditentukan secara pasti.
Organisasi publik kategori D adalah organisasi-organisasi publik dimana baik tujuan-tujuan organisasi maupun hubungan sebab-akibat operasionalnya tidak dapat ditentukan secara jelas. Di sini tercakup badan-badan pemerintah seperti departemen-departemen, kepolisian, tentara, dan lain lain. Untuk kedua tipe ini, kita tidak bisa menerapkan ukuran-ukuran ekonomis maupun judgemental, melainkan legitimasi kelembagaan.
Banyak literatur yang kita ketemukan yang disampaikan oleh praktisi-praktisi dibidang Sistim Informasi Manajemen. Mereka menuliskan sistem informasi manajemen dengan berakar dari ilmu ekonomi, hal tersebut bila dilihat dari tinjauan baik ideologi, nilai-nilai, proses dan metodologi masing-masing berbeda baik organisasi swasta maupun organisasi publik. Pemaksaan ataupun penerapan yang tidak benar akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Disamping itu bila kita lihat secara teoritis, bila diterapkan secara teori maka akan memberikan interprestasi dan kesimpulan yang berbeda, sekaligus kenyataan ini akan memberikan input yang tidak sehat dalam pengembangan ilmu administrasi negara.
Perkembangan organisasi publik dalam kontek ilmu administrasi negara baik dilihat dari segi teoritis maupun dari segi empiris. Dari segi teoritis telah berkembang tidak hanya terbatas dari segi organisasi formal, yang disebut juga dengan birokrasi. Akan tetapi juga berkembang dengan mencakup bebarapa variabel seperti sistem nilai dan sudut pandang organisasi.
Dari segi empiris kita bisa melihat kompleksitas perkembangan pada era tahun 80-an yang lebih didominasi pada sektor formal pemerintahan. Akan tetapi pada era 90-an organisasi publik telah menampilkan dirinya dengan wajah yang sangat berbeda. Ini  bisa kita lihat dari banyak fenomena, seperti dikuasainya beberapa aset publik oleh organisasi swasta. Kecenderungan ini menguat dengan adanya kebijakan privatisasi. Itu merupakan salah satu contoh betapa pentingnya kita dapat memisahkan antara organisasi swasta dan organisasi publik. Dibawah beberapa perbedaan yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo dan Subandi Agus Margono dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen. Dimana beliau meninjau dari dua variable yaitu struktur dan proses.
Dari segi struktur organisasi publik sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksterna. Termasuk dalam konteks ini adalah kuatnya faktor politik dari lembaga-lembaga terkait. Struktur internal mungkin saja mengalami perubahan-perubahan karena tekanan dari lingkungan melalui proses politik. Yang pada akhirnya mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Struktur organisasi publik sangat tersentralisasi, hal ini dapat dilihat dari kewenangan pimpinan puncak yang sangat besar, sehingga aliran informasi dalam rangka pembutan keputusan juga tidak berjalan merata namun sering kenyataan ini ditutup dengan pendekatan pembuatan keputusan yang rasional. Pendekatan ini sering menghalangi kepuasan dari berbagai kelompok, sehingga keputusanpun meskipun rasional tetap memiliki derajat efektivitas yang rendah karena dukungan internal yang tidak menyeluruh, sekaligus benih konflik selalu tampak pada struktur yang demikian. Dari organisasi swasta faktor lingkungan dalam penelitian tidak begitu banyak disinggung sebagai variabel yang berpengaruh pada proses organisasi secara keseluruhan, meskipun pada kenyataan sesungguhnya sangat relevanuntuk dipertimbangkan.
Dari segi proses dapat dilihat pada faktor manajemen yang meliputi masalah kepemimpinan, semangat kerja, komitmen, kepuasan kerja dll. Manajer pada organisasi swasta lebih memiliki kopetensi yang tinggi pada penentuan tujuan dan pelaksanaan. Karena memang ukuran keberhasilan pada organisasi swasta lebih tegas dan tidak bervariasi, sedang ukuran  keberhasilan pada organisasi publik tidak jelas dan menyangkut banyak hal yang luas. Kopetensi kepemimpinan pada organisasi swasta dengan demikian menjadi sangat menentukan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kompetensi kepemimpinan pada organisasi swasta lebih tinggi daripada organisasi publik.
Kalau dilihat dari segi manajemen organisasi swasta dikelola dengan proses yang dinamis. Struktur oraganisasi mungkin juga birokratis, namun ditunjang dengan proses manajemen yang lebih lugas dan responsif. Kemudian dari proses kesimpulan yang didapat terhadap penelitian tersebut Wahyudi Kumorotomo dan Subandi Agus Margono memberikan 5 penekantan untuk mengidentifikasikan organsiasi publik yaitu :
1.      Organisasi publik identik dengan administrasi pemerintah Seperti diketahui bahwa kegiatan pemerintah itu bermacam-macam baik dalam hal pelaksanaan kegiatan tertentu ataupun dalam hal pelayanan yang bersifat monopoli. Jenis kegiatan yang pertama dapat meliputi hubungan external, pelaksanaan hukum-hukum internal dan aturan-aturan, pekerjaan sosial, penarikan pajak, dan juga pertahanan. Sedangkan pelayanan yang bersifat monopoli dapat berupa pelayanan pos, mengontrol imigrasi, pengaturan listrik, transportasi kereta api. dll.
2.      Identifikasi organisasi publik didasarkan dengan peraturan negara, dibiayai oleh keuangan negara, dan dioperasionalisasikan oleh aparat yang mempunyai jenjang kariri tertentu. Konsekuensi pertama dari realitas ini adalah bahwa kewenangan publik menjadi dibawah kontrol politik. Departemen-departemen pemerintahan akan menjadi lembaga-lembaga yang sangat diatur oleh peraturan yang sering membatasi pencapaian tujuan pada pelayanan publik itu sendiri. Kenyataan bahwa antara negara yang satu dengan negara lain dalam pelayanan ada perbedaan seperti di Inggris misalnya pemerintah telah bekerja sama dengan organisasi sosial lainnya dalam rangka pelayanan pada publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa administrasi negara bukan sinonim dengan organisasi pemerintah. Karena administrasi negara akhirnya mencakup semua organisasi sosial, organisasi swasta yang bersama-sama melaksanakan aspek-aspek kebijakan publik (publik policy).
3.      Sifat-sifat administrasi organisasi publik berorientasi pada publik
Kaarakteristis khas yang mempunyai sifat-sifat yang berorientasi pada publik, seperti memiliki perhatian yang tinggi dengan masalah-masalah sosial dan nilai-nilai sosial, adanya kesadaran yang tinggi dengan pendapat umum, respek pada tanggung jawab publik.
4.      Melihat administrasi negara berbentuk organisasi publik memiliki ciri khusus dalam melaksanakan kebijakan publik seperti control politik, akuntabilitas, pemakian birokrasi pemerintah, pembuatan kebijakan pemerintah an penegakan hukum yang berbeda dilakukan oleh swasta. Pada hakekatnya pelayanan publik bukan monopoli pemerintah  seperti yang telah dikatakan diatas organisasi swastapun mampu juga melakukan pelayanan publik. Hanya pada sifat-sifat tertgentu sebagaimana yang diungkapkan pada pendekatan keempat hal ini menjadi monopoli pemerintah.
5.      Memfokuskan pada sifat publicness Mengutip pendapat dari Robert Danhardt dalam  “Toward A Critical Theory of Public Organization” dari public Administration Review, 1981, maka sifat publikness dijawab dengan perlunya organisasi public memfokuskan pada demokratisasi hubungan social. Menurut dia administrasi Negara harus mengkonsentrasikan pada administrasi public yang demokratis daripada orientasi pada administrsi Negara yang otokratis, dan manajemen partisipatif daripada manajemen hirarkis.
2.4  KARAKTERISTIK ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
Karakteristik organisasi public dan swasta bervariasi, masing-masing memiliki maksud masing-masing sendiri dalam merumuskan karakteristiknya. Hasil penelitian James L. Perry dan Hal G. Rayne dalam buku “The Public Private Distinction in Organization Theory” menunjukkan criteria dan sudut pandang penulis perbedaan kedua organisasi tersebut. Dengan penyesuaian, hasil penelitian tersebut dianalisis guna menyusun argumentasinya. Terdapat dua variable pokok yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membedakan antara organisasi public dengan organisasi swasta, yaitu variable struktur dan proses. Dari segi struktur dilihat bahwa organisasi public dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Termasuk dalam lingkungan ini adalah kuatnya faktor politik dari lembaga terkait. Struktur internal mengalami perubahan karena tekanan dari lingkungan melalui proses politik.
Struktur organisasi pada organisasi public lebih birokratis dan tersentralisasi. Benih konflik selalu tampak pada struktur. Hanya saja, pada situasi demikian faktor loyalitas anggota organisasi cukup tinggi dan mempunyai daya ikat yang kuat untuk kesatuan organisasi. Pada  organisasi swata, variable lingkungan dalam penlitian tidak banyak disinggung sebagai variable yang berpengaruh pada proses organisasi, meskipun kenyataan sangat relevan untuk dipertimbangkan pada konteks struktur ini adalah variable ukuran organisasi dan pengembangan organisasi.
Pada sisi lain., dari segi proses dapat dilihat faktor manajemen yang meliputi masalah kepemimpinan, semangat kerja, komitmen, kepuasan kerja dll. Variabel ini disinggung padaa organisasi swasta. Manajer pada organisasi swasta memiliki kompetensi yang tinggi pada penentuan tujuan dan pelaksanaan karena ukuran keberhasilan pada organisasi swasta yang lebih tegas dan tidak bervariasi. Sedangkan ukuraan keberhasilan organisasi public tidak jelas dan menyangkut banyak hal luas. Dari penelitian ditemukan bahwa kompetensi kepemimpinan pada organisasi swasta lebih tinggi dari pada organisasi public. Pada kenyataannya organisasi swasta cukup peka terhadap pengaruh lingkungan karena masalah kelangsungan hidup merupakan dimensi utama dari organisasi swasta, sedangkan organisasi public peranan lingkungan external lebih mengacu pada segi proses politik yang tidak mungkin dihindari, meliputi tanggung jawab pelayanan serta komitmen pada pencapaian tujuan global (nasional) yang lebih besar sehingga yang membedakannya hanya pada jenis kepetinggannya.
Pada konteks ini pelayanan public difokuskan pada tamggung jawab pemerintah secara sentral, regional, ataupun lokal. Pada konteks ini indicator utama terletak pada control pemerintah atas pelayanan yang diberikan kepada public, baik yang ditangani oleh pemerintah sendiri ataupun oleh swasta. Mengenai perbedaan antara organisasi public dan swasta, ada beberapa dasar teoritis yang digunakan dalam merumuskan perbedaan tersebut, yaitu:
Pertama, penelitian membandingkan beberapa hasil tulisan yang membahas tentang organisasi public dan swasta.
Kedua, mengarahkan secara spesifik organisasi public dalam konteks administrasi negara. Proporsi yang diajukan pada sub-sub ini adlah klaim wilayah administrasi negara selain organisasi public ternyata mencakup juga organisasi swasta.
Ketiga, mendiskusikan kedua langkah tersebut dengan mempertimbangkan variable pokok mengenai variable lingkungan, variable system informasi dan ukuran tentang kinerja SIM dalam organisasi.
2.5  CIRI-CIRI ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
Sekedar perbandingan, kita dapat melihat pendapat Baber mengenai perbadaan organisasi publik dan privat, yaitu:
1.      Organisasi Publik tugasnya lebih kompleks dan ambigu.
2.      Organisasi Publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusan.
3.      Organisasi Publik memperkerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam.
4.      Organisasi Publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas yang ada.
5.      Organisasi Publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar.
6.      Organisasi Publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar.
7.       Organisasi Publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas.
8.      Organisasi Publik lebih fokus menjawab ketidakadilan.
9.      Organisasi Publik beroperasi untuk kepentingan public
10.  Organisasi Publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan.

Sebelum lebih jauh kita membahas tentang perbedaan antara ke jenis organisasi tersebut di atas, perlu kiranya kita sudah memahami secara baik pengertian yang juga mencakup tujuan dan ciri-ciri serta orientasi dari kedua jenis organisasi itu yang tentunya berbeda-beda. Dengan demikian kita akan dengan mudah mengetahui dan memahami dimana letak perbedaan dan persamaan dari kedua organisasi tersebut di atas.



Dalam hal ini, paling tidak ada empat (4) unsure yang mendorong atau mempengaruhi pengembangan organisasi, yaitu:
1.      Manusia/perilaku
Unsur ini penting karena aktivitas organisasi antarindividu atau antarkelompok, norma-norma informal, persepsi, peranm kepemimpinan, konflik dalam kelompok dan sebagainya.
2.      Teknologi
Secara luas teknologi berarti “penerapan pengetahuan untuk melaksanakan pekerjaan”.
3.      Tugas (task)
Efisiensi organisasi dapat dicapai dengan menyusun tugas dan pekerjaan secara sistematis.
4.      Struktur
Struktur digunakan untuk mengendalikan orgaanisasi dan membedakann bagian-bagiannya guna mencapai tujuan bersama.
Dengan demikian, dalam hal kebutuhan akan system informasi yang lebih efisian dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen, unsure utama yang berpengaruh adalah unsure teknologi, yaitu teknologi otomasi atau komputerasasi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pengembangan organisasi yang dipicu oleh tersedianya teknologi otomasi atau teknologi computer tidak begitu saja dapat dilaksanakan hanya dengan pengetahuan dasar tentang perangkat kerasnya.
          Tiga perspektif Administrasi Publik
No
Elemen
OPA
NPM
NPS
1.
Dasar Epistemologi
Teori politik
Teori ekonomi
Teori demokrasi, baragam pendekatan
2.
Konsep public Interest
Sesuatu yang diterjemahkan secara politis dan tercantum dalam aturan
Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu
Kepentingan publik merupakan hasil dialog nilai-nilai
3.
Siapa yang dilayani
Clients & constituents
Pelaganggan
Warga negara
4.
Peran Pemerintah
Mengayuh
Mengarahkan
Melayani
5.
Rasionalitas & Model Perilaku Manusia
Rasionalitas sinoptis, manusia administratif
Rasionalitas teknis dan ekonomis, “economicaman”, pengambil keputusan yang self-interested
Rasionalitas strategis atau formal, uji rasionalitas berganda(politis, ekonomis, dan organisasional)
6.
Akuntabilitas
Menurut hierarki administratif
Kehendak pasar  yang merupakan hasil keinginan customers
Banyak dimensi; akuntabilitas pada nilai, hukum, komunitas, norma politik, profesionalisme, kepentingan citizen
7.
Diskresi Administratif
Diskresi terbatas pada petugas administratif
Berjangkauan luas untuk mencapai sasaran entrepreneurial
Diskresi diperlukan tetapi bertanggung jawab dan bila perlu terpaksa
8.
Struktur Organisasi
Organisasi birokratis, kewenangan top-down
Organisasi publik terdesentralisasi
Struktur kolaboratif  antara kepemimpinan eksternal dan internal
9.
Mekanisme pencapaian sasaran kebijakan
Melalui program yang diarahkan oleh agen pemerintah yang ada
Melalui pembentukan mekanisme dan struktur insentif
Membangun koalisi antara agensi publik, non-profit, dan swasta
10.
Dasar motivasi perangkat dan administrator
Gaji dan tunjangan disertai perlindungan bagi pegawai negeri
Semangat wirausaha, keinginan ideologis untuk mengurangi ukuran pemerintah
Pelayanan kepada masyarakat, keinginan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat
Secara garis besar, inilah pokok – pokok perdebatan para ahli berkenaan dengan perbandingan antara administrasi publik dan administrasi privat. OPA adalah pendekatan yang sangat murni, hanya mengacu pada standar-standar administrasi publik yang secara tradisional telah dikembangkan sejak abad pertengahan. Sementara itu NPM mencoba memasukan standar-standar administarsi privat ke tubuh organisasi publik, dengan harapan akan menghasilkan kinerja yang sama baiknyadengan organisasi bisnis. Pendekatan NPS memberi semacam ‘jalan tengah’ yaitu tidak mengesampingkan ciri-ciri khas organisasi publik sembari berusaha memperbaiki kinerja administrasi publik secara pragmatis.



BAB III
PENUTUPAN

3.1  KESIMPULAN
Berdasarkan dari data diatas kami menyimpulkan bahwa: Istilah publik berasal dari bahasa Latin“of  people” (yang berkenaan  dengan masyarakat).  Sasaran organisasi publik ditujukan kepada masyarakat umum. Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya.
Organisasi swasta atau organisasi laba adalah organisasi yang juga bergerak di bidang pelayanan barang dan atau jasa yang kepemilikannya oleh satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan / laba. Dengan demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau untung sebesar-besarnya.
Mengenai perbedaan antara organisasi public dan swasta, ada beberapa dasar teoritis yang digunakan dalam merumuskan perbedaan tersebut, yaitu:
Pertama, penelitian membandingkan beberapa hasil tulisan yang membahas tentang organisasi public dan swasta.
Kedua, mengarahkan secara spesifik organisasi public dalam konteks administrasi negara. Proporsi yang diajukan pada sub-sub ini adlah klaim wilayah administrasi negara selain organisasi public ternyata mencakup juga organisasi swasta.
Ketiga, mendiskusikan kedua langkah tersebut dengan mempertimbangkan variable pokok mengenai variable lingkungan, variable system informasi dan ukuran tentang kinerja SIM dalam organisasi.
3.2  KRITIK DAN SARAN
Penulis sangat menyadari bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang telah dibaca oleh pembaca. Dari itu kami sangat kritik dan saran dari pembaca guna untuk memperbaiki makalah ini dimasa yang akan datang.



  
DAFTAR PUSTAKA

C.Laudon, Kenneth.     P.Laudon, Jane.     Sistem Informasi Manajemen.     Yogyakarta: ANDI.     2004.
Sutabri, Tata.     Sistem Informasi Manajemen.     Yogyakarta: ANDI.     2005.
www. Elkana Goro Leba blogspot.com/2012/11organisasi-publik-swasta.html
Artikel Terkait :

Organisasi

Teori Organisasi Sektor Publik

SEBUAH TEORI ORGANISASI PENDEKATAN SEKTOR PUBLIK

Ini adalah buku tentang teori organisasi untuk sektor publik dengan fokus khusus pada cara sektor publik diatur dalam demokrasi perwakilan. Masalah utama adalah hubungan antara organisasi publik dan isi dari orang pembuat kebijakan.Publik yang membentuk kebijakan publik biasanya bertindak atas nama organisasi formal. Asumsi utama adalah bahwa afiliasi organisasi ini peserta dan pengaturan organ-izational di mana mereka bertindak akan mempengaruhi cara mereka berpikir dan perilaku mereka, dan karenanya isi dari kebijakan publik. Pendekatan teori organisasi sektor publik menganggap bahwa tidak mungkin untuk memahami isi kebijakan publik dan pengambilan keputusan publik tanpa menganalisis cara sistem politik-administratif diatur dan mode operasi mereka.
Hubungan antara individu dan organisasi, serta antara organisasi itu sendiri, akan menjadi pusat untuk pendekatan kami. Ini adalah interaksi antara faktor individu dan kondisi organisasi yang harus dianalisis, karena kita dihadapkan dengan organisasi yang terdiri dari orang-orang dan dengan orang-orang dalam konteks organisasi. Fitur internal organisasi publik individu akan mempengaruhi bagaimana mengidentifikasi masalah dan bagaimana memecahkan mereka, yang konsekuensi menekankan dan apa kriteria evaluasi yang digunakannya. Pada saat yang sama, modus organisasi publik operasi akan dipengaruhi oleh organisasi formal lain di sektor publik dan swasta, dalam masyarakat sipil dan luar negeri.
Mengapa kita membutuhkan sebuah buku semacam ini? Pertama-tama, teori organisasi secara tradisional berfokus pada organisasi swasta pada umumnya dan perusahaan swasta pada khususnya. Kedua, teori organisasi hanya memiliki sampai batas tertentu telah berakar pada ilmu politik, menggambar substansi akademik yang lebih dari sosiologi, teori manajemen dan psikologi. Secara internasional, hanya ada sedikit kontak antara ilmu politik dan teori organisasi dan tidak banyak menarik minat. Memang, teori organisasi lebih sering ditemukan di sekolah-sekolah bisnis daripada di departemen ilmu politik. Akibatnya, penelitian organisasi telah dikritik karena terlalu sibuk dengan teori-teori umum tentang organisasi formal dan karena telah mengabaikan organisasi politik-administratif penting dan hubungan antara desain organisasi dan konten dari policy.Third publik, fokus empiris telah, sebagian besar, berada di Amerika Serikat dan telah hanya kadang-kadang menjadi wakil dari sistem demokrasi Barat lainnya.
Berdasarkan fakta bahwa studi organisasi semakin berakar di sekolah bisnis , perhatian dan fokus dari teori organisasi telah menjadi terdistorsi , yang mengarah ke fokus berlebihan pada sektor swasta dan mengurangi perhatian pada sektor publik . Kedua , hal itu berarti bahwa ide-ide dari ekonomi cenderung untuk menang dengan mengorbankan unsur-unsur dari science.Third politik , teori organisasi didominasi oleh fokus pada efisiensi dan output yang menekankan relevansi praktis dengan mengorbankan fenomena organisasi lain dan pertimbangan , penelitian dasar dan pengembangan umum pengetahuan . Keempat , kita melihat orientasi peningkatan terhadap masalah dan kemungkinan organisasi individu ( perusahaan ) dan strategi organ - izational , dan pergeseran perhatian dari populasi dan kelompok organisasi dan strategi sosial . Kelima , ada fokus yang kuat pada lingkungan teknis , dengan penekanan pada , kondisi teknologi dan yang berhubungan dengan pasar ekonomi , dari pada lingkungan kelembagaan dengan nilai-nilai , norma-norma , ideologi dan doktrin . Salah satu tujuan dari buku ini adalah untuk menangkal beberapa distorsi yang disebabkan oleh perkembangan ini .
Penelitian organisasi saat ini dan secara teoritis merupakan suatu bidang antar-disiplin . Meskipun sulit untuk mengidentifikasi satu inti seragam, adalah mungkin untuk menyaring sejumlah tradisi dan perspektif yang dibangun di atas sebagian pelengkap , sebagian bersaing dasar-dasar teoritis dan observasi . Dalam buku ini kita akan menjelaskan beberapa arah berakar pada tradisi penelitian yang dapat ditelusuri kembali ke sekolah Tek Carnegie teori organisasi . Gagasan ini program terpadu Herbert Simon dari rasionalitas dibatasi dengan studi empiris modus aktual administrasi publik operasi . Kunci untuk pengembangan arah ini juga kerjasama Johan P. Olsen jangka panjang dengan James G. March di mana mereka dikombinasikan teori organisasi , teori demokrasi dan studi pengambilan keputusan perilaku dalam kontribusi khususnya organizations.Their formal dalam dekade terakhir telah memperkenalkan perspektif kelembagaan dalam analisis organisasi dan modus operasi dari sistem politik - administratif.
Dalam perspektif kita berperan membedakan antara varian berorientasi hirarki, di mana perhitungan kontrol dan analitis-rasional pemimpin sangat penting, dan varian berbasis negosiasi, yang memungkinkan untuk artikulasi kepentingan dan kompromi dan negosiasi antara organisasi dan para pelaku yang tujuan dan kepentingan yang sebagian bertentangan. Adapun pendekatan kelembagaan, kami akan membedakan antara perspektif budaya, yaitu, gagasan organisasi dilembagakan, dan perspektif mitos, yang mencakup gagasan lingkungan dilembagakan, dengan fokus pada nilai-nilai dan norma-norma yang ada di suatu organisasi.


PERBEDAAN ANTARA ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA

Sekitar dua puluh lima tahun yang lalu, ilmuwan politik Amerika Graham Allison menulis sebuah artikel mani di mana ia mengajukan pertanyaan: apakah organisasi publik dan swasta dasarnya sama dalam semua hal penting? Dengan pertanyaan ini, Allison memihak arah dalam teori organisasi yang menggarisbawahi perbedaan antara organisasi di sektor publik dan swasta. Dalam buku ini, kita mulai dari dasar ini unsur utama assumption.The dari argumen yang mendukung konsep bahwa organisasi publik dan swasta pada dasarnya berbeda dalam hal kunci, pertama-tama, bahwa kepentingan publik berbeda dari kepentingan pribadi, karena sektor publik harus mempertimbangkan serangkaian luas norma dan nilai-nilai. Banyak pertimbangan yang harus ditimbang terhadap satu sama lain, dan pertimbangan demokrasi, nilai-nilai konstitusi dan kesejahteraan masyarakat diberikan lebih berat dalam organisasi publik daripada di swasta organ-izations. Kedua, para pemimpin organisasi publik bertanggung jawab kepada warga negara dan pemilih daripada kelompok-kelompok khusus. Ketiga, organisasi publik memerlukan penekanan lebih besar pada keterbukaan, transparansi, perlakuan yang sama, imparsialitas dan prediktabilitas.
Menentang arah ini adalah tradisi dalam teori organisasi yang menolak konsepsi organisasi publik yang berbeda dari organisasi-organisasi swasta dalam hal apapun fundamental, dan kami akan membayar perhatian untuk ini ambisi tradisi.Kamar dari jenis teori organisasi adalah untuk membangun dan mengembangkan model wawasan yang bersifat universal dan berlaku untuk semua jenis organisasi. Perbedaan antara publik dan organisasi swasta diberhentikan sebagai arah universalis stereotypes.The pendukung kebutuhan untuk menggarisbawahi persamaan dan mengembangkan pengetahuan yang berlaku di seluruh organisasi, untuk menghindari pembagian antara publik dan privat, atau antara yang berorientasi bisnis dan publik-organisasi utilitas. Ini menekankan bahwa variabel seperti ukuran, tugas dan teknologi tidak dapat mempengaruhi organisasi lebih dari statusnya swasta atau publik mereka.
The ' generik ' pendekatan , yang mencerminkan dua puluh tahun terakhir reformasi pro - gram dalam sektor publik , diberi label New Public Management ( NPM ) . Gerakan reformasi memutar bawah perbedaan antara sektor publik dan swasta dan menekankan bahwa model organisasi dan metode manajerial dari organisasi swasta dapat ditransfer ke organisasi publik dengan manfaat besar . Doktrin mengklaim bahwa organisasi publik yang unik , dan karena itu tunduk pada undang-undang khusus , aturan , prosedur dan bentuk-bentuk organisasi , ditantang oleh doktrin ini bersaing , untuk itu mengklaim bahwa organisasi publik dan swasta memiliki fitur umum yang penting dan karena itu dapat dikenakan seperangkat aturan dan diatur sesuai dengan prinsip yang sama .
Beberapa ahli memperingatkan terhadap membangun sebuah perbedaan yang terlalu sederhana antara sektor publik dan swasta , tetapi mereka juga waspada menyamakan dua terlalu mudah . Dalam bukunya yang terkenal , American sarjana Barry Bozeman menekankan bahwa ' semua organisasi adalah organisasi publik . Tujuannya adalah untuk membangun jembatan antara teori organisasi publik dan swasta . Dia berpendapat bahwa lebih atau kurang semua organisasi tunduk pada otoritas politik dan pengaruh dan kontrol pemerintah eksternal . Oleh karena itu , penting untuk memperingatkan terhadap membuat stereotip dalam diskusi tentang organisasi publik dan swasta . Apa yang menandai perkembangan organisasi saat ini adalah bahwa garis-garis yang jelas antara sektor publik dan swasta telah dilarutkan di daerah tertentu , dan peningkatan jumlah organisasi beroperasi di wilayah abu-abu antara business.This publik dan swasta menyiratkan hibrida di wilayah perbatasan antara organisasi publik dan swasta . Kemitraan publik-swasta bukan fenomena baru , tetapi sekarang dianggap sebagai bentuk organisasi sangat berguna dalam berbagai bidang , misalnya dalam bantuan pembangunan dan bantuan luar negeri . Suatu organisasi mungkin menjadi publik dalam beberapa hal tapi pribadi pada orang lain - mungkin ada , misalnya , menjadi pengaturan yang berbeda untuk organisasi / personil, pembiayaan dan peralatan produksi , seperti digambarkan pada Tabel 1.1 .
Dimensi lain yang relevan untuk menentukan apa yang dapat diprivatisasi adalah, pertama, sejauh mana organisasi tunduk pada peraturan umum, dan kedua, apa kepemilikan sejauh berada di bawah naungan publik atau swasta sector.This menyiratkan bahwa pembagian antara sektor publik dan swasta, dalam banyak hal, lebih dari kontinum daripada dikotomi, sudut pandang yang dianjurkan oleh para ilmuwan politik Amerika Robert A. Dahl dan Charles E. Lindblom dalam Politik studi klasik mereka, Ekonomi andWelfare. Ketika batas-batas antara sektor publik dan swasta

Tabel 1.1 Cara interrelating sektor publik dan swasta
Organisasi/Personil
PUBLIK
SWASTA
Keuangan
PUBLIK
SWASTA
PUBLIK
SWASTA
Peralatan Produksi
Publik
Swasta
Publik
Swasta
Publik
Swasta
Public
Swasta
Sektor publik maupun swasta
Publik
Jenis Campuran, Hibrida
Swasta
Sumber: E. Killand (1986), dimodifikasi

larut, menjadi sulit untuk membatasi jelas organisasi publik dari organisasi swasta. Beberapa organisasi publik, seperti BUMN, sedikit berbeda dari perusahaan-perusahaan swasta. Lainnya, seperti pengadilan dan kementerian pemerintah, pada dasarnya berbeda.                                                                   
Selain masalah menetapkan batas-batas yang jelas antara organisasi publik dan swasta, sulit untuk mengidentifikasi persis apa yang dimaksud dengan satu organisasi dalam sektor publik. Hal ini karena organisasi publik yang terjalin dalam hirarki, menyiratkan bahwa sulit untuk mengetahui di mana satu organisasi berhenti dan yang lain dimulai. Biasanya orang-orang individu adalah anggota resmi organizations.Yet banyak organisasi publik meta-organisasi dalam arti bahwa mereka memiliki organisasi lain sebagai anggota mereka. Dengan demikian pola organisasi dalam sektor publik seperti sekotak Cina, di mana satu organisasi merupakan bagian dari yang lain. Gambaran yang muncul sangat berbeda tergantung pada apakah kita melihat pada tingkat terendah - di kantor atau bagian, unit lokal seperti sekolah, kantor jaminan sosial atau kantor polisi - atau apakah seseorang berfokus pada organisasi nasional seperti kementerian pemerintah dan instansi pusat, atau jasa pemerintah yang berdiri sendiri, kelompok organisasi pemerintah yang sama atau areas.Within menteri sektor publik, adalah masalah untuk memutuskan di mana batas-batas satu organisasi berbohong.
Sementara kebijakan administrasi hari ini, sampai batas meningkat, menggunakan konsep organisasi yang mengasumsikan kemungkinan pembatasan setiap organisasi individu dari organisasi lain, dan menetapkan tujuan dan membaca hasilnya, pola organisasi yang sebenarnya bergerak dalam arah yang berbeda, dengan jaringan struktur yang semakin ditandai dengan jaring kompleks interaction.This memerlukan kaburnya batas-batas antara organisasi yang berbeda, dengan masalah yang menyertainya menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap organisasi individu dan hasil mengidentifikasi-ing satu organisasi terpisah dari apa yang organisasi lain mungkin memiliki berkontribusi.


KARAKTERISTIK ORGANISASI PUBLIK

Meskipun wilayah abu-abu yang cukup besar antara organisasi publik dan swasta, itu adalah titik keberangkatan kami bahwa organisasi publik dalam demokrasi perwakilan berbeda dari organisasi-organisasi swasta dalam cara mendasar. Pertama-tama, organisasi publik memiliki pemimpin dipilih melalui pemilu. Terlepas dari apakah organisasi publik dekat atau jauh dari kepemimpinan politik, ada pemimpin politik yang terpilih secara demokratis di atas kepada siapa organisasi bertanggung jawab. Berbeda dengan perusahaan swasta, yang bertanggung jawab kepada dewan yang berasal dari pemegang saham, organisasi publik bertanggung jawab untuk kepemimpinan terpilih secara demokratis yang, pada gilirannya, bertanggung jawab kepada rakyat melalui umum organisasi publik elections.Thus adalah bagian dari rantai parlementer pemerintahan dan menghadapi tantangan yang berbeda dengan yang dihadapi oleh organisasi swasta. Rantai pemerintahan parlementer berarti bahwa semua otoritas politik berasal dari legislatif people.The yang dipilih oleh rakyat, pemerintah berasal dari legislatif, dan menteri kabinet bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam organisasi masing-masing. Sebuah paralel, terpilih publik kepemimpinan ditemukan di pemerintah daerah masyarakat demokratis yang paling. Umum untuk semua organisasi publik dalam demokrasi perwakilan adalah bahwa mereka bertindak atas nama pemerintah terpilih secara politis dan diatur melalui badan tertulis dari peraturan dan hukum.
Kedua, organisasi publik berbeda dari banyak organisasi sektor swasta dalam bahwa mereka multifunctional.This berarti mereka mengatasi pertimbangan sebagian bertentangan , seperti steering politik, kontrol, representasi dan partisipasi pihak-pihak terkait , co- penentuan karyawan , sensitivitas vis-à vis penggunanya , transparansi , publisitas dan wawasan ke dalam proses pengambilan keputusan , prediktabilitas , perlakuan yang sama , tidak memihak , netral , kualitas layanan , kemandirian profesional , loyalitas politik , efisiensi dan efektivitas . Sistem administrasi politik dalam demokrasi perwakilan yang tidak berdasarkan kekuasaan mayoritas murni atau pada sistem profesional murni , mereka tidak didominasi hanya oleh pihak yang terkena dampak atau hanya diatur oleh aturan hukum atau pasar . Mereka menggabungkan bentuk-bentuk pemerintahan . Pertimbangan nilai konstitusi harus ditimbang terhadap pertimbangan kekuasaan mayoritas , pihak yang terkena dampak , kompetensi profesional dan efisiensi.Ini berarti bahwa seseorang tidak , seperti yang terjadi dalam organisasi swasta , menghadapi garis bawah atau satu pertimbangan unggulan seperti laba dan surplus ekonomi . Model organisasi multifungsi membuat organisasi publik sangat rentan terhadap kritik . Hal ini sangat sulit untuk menyeimbangkan kepentingan yang berbeda terhadap satu sama lain dengan cara yang menyenangkan everybody.At saat yang sama , bagaimanapun, ini memungkinkan fleksibilitas , pengaruh dan individu penggunaan penilaian oleh karyawan . Organisasi multifungsi memberikan kesempatan untuk penilaian diskresioner dan derajat kebebasan dalam menilai apa pertimbangan untuk menekankan dan, karenanya , bagi PNS untuk memiliki pengaruh dan kekuasaan latihan .
Tantangan Wajah organisasi multifungsi dapat dianggap baik sebagai patologis atau sebagai fitur yang melekat dari sistem . Dalam persepsi pertama , ambiguitas dan tujuan yang saling bertentangan dipandang sebagai masalah yang harus dihilangkan , dan pemimpin mencari bentuk-bentuk organisasi dan kontrol yang akan membantu menghilangkan ' penyakit ' . Pandangan ini khas dari gerakan reformasi NPM dan akar dari reformasi di sektor publik banyak negara ' . Dalam persepsi kedua, tujuan tidak jelas dan sebagian bertentangan dipandang sebagai melekat pada organisasi multifungsi , dan salah satu perbedaan utama antara publik dan swasta tantangan organizations.The , menurut pandangan ini , adalah menemukan cara untuk hidup dengan pertimbangan sebagian bertentangan dan tuntutan , daripada mencari solusi untuk mereka. Organisasi publik menghadapi tekanan yang langgeng dan tidak larut yang tidak dapat dengan mudah diselesaikan .
Dalam buku ini kita bersandar lebih ke arah persepsi kedua daripada yang pertama. Titik keberangkatan kami adalah bahwa sektor publik merupakan sistem hybrid, beberapa prinsip yang untuk manajemen dan koordinasi tidak konsisten. Menggabungkan prinsip-prinsip yang berbeda membantu kepentingan keseimbangan dan nilai-nilai. Tujuan sebagian bertentangan menciptakan fleksibilitas dan ruang untuk manuver, tetapi juga masalah tanggung jawab. Dalam prakteknya, seringkali juga keseimbangan lemah antara berbagai pertimbangan, dan ketegangan muncul dalam dan di antara organisasi publik atas bagaimana pertimbangan ini harus ditimbang terhadap satu sama lain.
Ketiga, sebagian besar organisasi publik berbeda dari organisasi swasta di bahwa mereka tidak beroperasi dalam pasar bebas dan kompetitif, meskipun peningkatan kemandirian, terbentuknya BUMN dan paparan kompetisi telah meningkatkan kehadiran pasar dan pengaturan-seperti pasar dalam banyak masyarakat organ-izations. Salah satu jenis argumen untuk organisasi publik muncul dari gagasan bahwa pasar memiliki kapasitas terbatas untuk menangani masalah yang memerlukan intervensi publik. Oleh karena itu tugas penting bagi pemerintah adalah untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang diciptakan oleh pasar, atau dimana pasar tidak mampu menangani. Organisasi Amerika teori Hal G. Rainey membedakan antara tiga kelompok masalah
·         barang umum dan masalah free-rider: Sekali tersedia, barang-barang tertentu menguntungkan semua. Akibatnya, orang memiliki kecenderungan untuk berperilaku seperti pengendara bebas dan membiarkan orang lain membayar. Oleh karena itu pemerintah menggunakan pajak untuk membayar barang tersebut. Pertahanan nasional dapat menjadi salah satu contoh dari hal ini, perlindungan polisi lain.
·         ketidakmampuan individu: Karena orang sering kekurangan kompetensi yang memadai atau information untuk membuat pilihan rasional individu, regulasi publik diperlukan. Sebuah contoh dari hal ini adalah kontrol makanan dan obat-obatan.
·         eksternalitas atau spillover: biaya tertentu dapat diteruskan kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam transaksi pasar. Sebuah perusahaan yang mencemari udara membebankan biaya dan kerugian kepada orang lain, dan ini tidak dihitung ke dalam harga barang. Kementerian lingkungan mengatur jenis eksternalitas lingkungan.
Hal ini, bagaimanapun, penting untuk dicatat bahwa apa yang disebut sebagai pasar sering menyimpang dalam praktek dari pasar khas yang ideal disajikan dalam buku administrasi bisnis, dengan persaingan bebas antara banyak pemasok dan permintan. Menyimpulkan perbedaan ini, untuk organisasi publik perspektif pemangku kepentingan yang lebih tepat daripada perspektif pemegang saham.


PENENTUAN ORGANISASI TEORI UNTUK SEKTOR PUBLIK

Buku ini berakar dalam tradisi penelitian yang menggabungkan teori organisasi dan ilmu politik. Sebuah teori organisasi sektor publik akan didasarkan pada teori demokrasi dan teori tentang pengambilan keputusan dalam organisasi formal. Oleh 'organisasi formal di sektor publik' kita berarti, misalnya, kementerian, lembaga, bank federal, pengadilan, BUMN, pemerintah daerah dan regional admini-stration, organisasi militer, perguruan tinggi negeri, perusahaan perawatan kesehatan masyarakat, keperawatan publik rumah, museum publik dan organisasi masyarakat foundations.These berbeda satu sama lain dalam banyak hal, tetapi mereka memiliki karakteristik sebagai organisasi formal, mereka didirikan dalam rangka untuk menghadiri kepentingan kolektif dan tugas-tugas khusus, dan mereka memiliki pola yang relatif stabil perilaku, sumber daya dan manfaat yang terkait dengan kegiatan.
Asumsi utama adalah bahwa bentuk organisasi akan mempengaruhi isi kebijakan publik . Teori organisasi menawarkan jalan tengah antara tradisi hukum , yang berfokus pada kategori hukum dan badan formal hukum untuk memahami modus organ - isasi yang operasi , dan pendekatan lingkungan - deterministik , yang memandang modus organisasi operasi sebagai terutama mencerminkan tuntutan eksternal dan tekanan . Titik keberangkatan kami adalah bahwa harus fokus pada bagaimana 'hidup' organisasi beroperasi dalam praktek , dalam interaksi dengan formal, struktural dan hukum kendala , faktor eksternal , internal dan tradisi budaya . Selain itu, ada juga harus fokus pada kinerja aktif pemimpin ' fungsi manajemen mereka . Buku ini akan membuat pendekatan ini lebih konkret dengan menghadirkan perspektif instrumental, perspektif budaya dan perspektif mitos . Perspektif terutama diperlakukan secara terpisah , tetapi juga akan ada diskusi tentang bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan dan melengkapi satu sama lain .
Pengaruh kebijakan publik pada masyarakat akan tergantung pada sumber daya apa sektor publik telah di pembuangan , tetapi juga pada bagaimana sumber daya ini dikoordinasikan dan bagaimana sektor publik diatur . Modus organisasi dan operasional organisasi publik tidak dilihat sebagai pertanyaan teknis netral tetapi sebagai pertanyaan politik. Posisi kami , sejalan dengan yang ilmuwan politik Amerika EE Schattschneider lebih dari empat puluh tahun yang lalu , adalah bahwa pengorganisasian akan menyebabkan pilihan sistematis dan rutin peserta tertentu / aktor , masalah dan solusi . Kelompok tertentu , nilai-nilai dan kepentingan dipertimbangkan sementara yang lain diabaikan atau obstructed.Those yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik bertindak atas nama organisasi formal , dan bagaimana mereka menggunakan kebijaksanaan mereka dipengaruhi oleh kendala dan kemungkinan yang ditawarkan oleh organisasi mereka wakili .
Titik awal adalah bahwa organisasi publik yang ditenun menjadi jaringan polit - ical , dan sosial yang kompleks dari kepentingan terorganisasi , warga , kelompok pengguna dan pengalaman clients.They bersaing logika , loyalitas dan sumber pengaruh yang berakar dalam kepemimpinan politik dan administrasi organisasi mereka , serta budaya dan lingkungan eksternal . Oleh karena itu perlu menggunakan perspektif yang berbeda untuk menganalisis kebutuhan organizations.We publik untuk menjelaskan apa setiap perspektif menekankan , tapi juga saling mempengaruhi antara fitur struktural , ikatan budaya dan mitos . Organisasi publik ditandai dengan tujuan yang saling bertentangan dan heterogenitas . Mereka tidak berfungsi sebagai aktor seragam tetapi harus hidup dengan ketegangan dan perselisihan. Demikian pembuat keputusan menemukan dirinya dalam sebuah dunia di mana baik saat ini dan masa depan tetap menyebar dan interpretasi permintaan, dan di mana aktor , masalah dan solusi harus - dalam cara yang berbeda dan sebagian tak terduga - akan dipilih dan terkait dengan keputusan .
Salah satu pengamatan penting adalah bahwa organisasi publik tidak, dengan cara sederhana dan bermasalah, berubah dan menyesuaikan sesuai dengan pergeseran tuntutan dari lingkungan mereka, atau dari perubahan dalam kepemimpinan politik. Faktor institusional, seperti yang diungkapkan melalui tradisi budaya, aturan yang ditetapkan dan didefinisikan secara sosial konvensi-konvensi, menempatkan pembatasan pada keputusan yang dibuat dalam organizations.This publik mengapa perspektif berperan saja tidaklah cukup untuk membantu kita memahami bagaimana sesuatu bekerja.
Faktor-faktor kelembagaan dapat, sebagai perspektif budaya akan menekankan, menjadi hasil dari organisasi secara bertahap telah berkembang lebih kompleks melalui pengembangan norma dan praktek informal. Selain untuk memecahkan tugas-tugas dalam pengertian instrumental, mereka telah menjadi institusi nilai-bantalan dengan identitas mereka sendiri yang berbeda dan pendapat tentang apa masalah yang relevan dan solusi yang tepat adalah.
Organisasi juga dapat dilembagakan oleh model mengadopsi apa yang secara luas diakui sebagai solusi yang tepat atau pas dari organisasi sejenis di lingkungan mereka ment.This adalah salah satu argumen utama perspektif mitos. Bentuk 'benar' dan modern organisasi berada di sangat akar mode organisasi publik 'operasi, dan ini membantu membuat mereka lebih mirip, setidaknya di permukaan. Lingkungan dilembagakan tersebut dapat mewakili bentuk fashion yang dapat mengenakan pedoman yang jelas tentang bagaimana organisasi berfungsi dalam realitas. Pada saat yang sama, lembaga membuat jenis perilaku tertentu mungkin dan menghambat orang lain, mereka secara bertahap mengubah melalui inisiatif politik.

RASIONALITAS DIBATASI, ILMU POLITIK DAN ORGANISASI TEORI

Buku ini didasarkan pada tradisi studi teoritis maupun empiris berorientasi berdasarkan pengambilan keputusan dalam organisasi publik resmi yang umumnya menunjukkan bahwa murni instrumental, rasional dan berorientasi ekonomi Model pengambilan keputusan hanya berlaku untuk asumsi kunci area.A terbatas merupakan gagasan rationality.This dibatasi mengasumsikan bahwa anggota organisasi dan para pengambil keputusan memiliki pengetahuan yang terbatas atau kapasitas kognitif dan akan bertindak atas dasar model disederhanakan dunia. Para pengambil keputusan memiliki waktu terbatas, perhatian dan kemampuan analisis untuk tugas-tugas dan masalah yang mereka hadapi, dan sikap dan tindakan mereka dibatasi oleh struktur organisasi mereka ditempatkan di dalam dan oleh aktor eksternal dan lingkungan mereka terkait to.They memiliki baik kemungkinan maupun kapasitas untuk meninjau semua tujuan, semua produk alternatifnya atau semua konsekuensi potensial dari berbagai alternatif. Oleh karena itu mereka menghadapi masalah kapasitas, pemahaman dan authority.This memerlukan proses seleksi. Beberapa aspek menarik perhatian mereka dan fokus, aspek lain diabaikan atau diabaikan.
Rasionalitas Terbatas menyiratkan bahwa Struktur organisasi sangat penting untuk menyalurkan perhatian dan perilaku pengambilan keputusan pada saat yang sama sebagai penilaian dilaksanakan dalam kerangka formal. Oleh karena itu, seperangkat nilai-nilai dan norma-norma budaya yang mendominasi organisasi publik adalah critical.Through organisasi , kemampuan untuk perhitungan rasional meningkat , seperti halnya wawasan hubungan antara sarana dan tujuan melalui prognosis , perencanaan dan analyses.At saat yang sama , bagaimanapun, kemampuan juga meningkat untuk melakukan kontrol sosial atau politik dan koordinasi melalui tenaga kekuasaan dan otoritas , dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dengan cara yang diinginkan .
Sebuah teori organisasi yang berorientasi ilmu politik menyiratkan bahwa penekanan tradisional pada struktur internal harus diperluas untuk mencakup pentingnya lingkungan sekitarnya pengembangan organisasi publik dan modus operasi . Gagasan tradisional adalah bahwa hubungan eksternal organisasi publik didominasi oleh subordinasi untuk kepemimpinan politik dan berfungsi sebagai teknis , alat netral bagi para pemimpin politik dan diatur oleh aturan dan hukum . Pandangan ini tidak cukup jika seseorang ingin memahami bagaimana organisasi publik operate.The sama berlaku untuk gagasan bahwa struktur internal benar-benar didominasi oleh hirarki dan rutinitas . Organisasi publik harus dilihat sebagai aktor politik dengan hubungan dinamis untuk kepemimpinan politik dan aktor dalam masyarakat mereka adalah bagian dari . Organisasi politik melibatkan seleksi sistematis dan rutin . Melalui pembentukan hak dan kewajiban bagi peserta , peraturan dan prosedur pengambilan keputusan , beberapa aktor , garis konflik dan sudut pandang diatur dari proses pengambilan keputusan publik , sementara yang lain akan disusun dalam mereka .
Model analisis ekonomi semakin memperoleh masuk ke studi tentang sektor publik dan cara di mana ia beroperasi , termasuk di bidang ilmu politik , teori organisasi dan sosiologi . The prima philosophica baru adalah bahwa pasar harus mengarahkan politik , bukan sebaliknya . Indikator ekonomi semakin diterima sebagai ukuran seberapa baik organisasi publik bekerja. Saing , efisiensi dan harga sistem yang diajukan sebagai standar yang segala sesuatu harus diukur . Dengan buku ini , kami ingin menantang analisis ekonomi satu sisi politik dan masyarakat dengan membawa aspek yang lebih utama teori demokrasi dan teori organisasi . Dengan demikian , kami berharap dapat membantu memperjelas kemungkinan dan kendala yang melekat dalam organisasi sebagai alat politik .
Sektor publik dibenarkan oleh mandat utamanya : untuk melayani rakyat . Salah satu tugas penting adalah untuk memecahkan konflik dan masalah dengan hanya menggunakan sumber daya mungkin. Pendekatan teori organisasi yang berorientasi ilmu politik harus memperhitungkan bahwa salah satu tugas penting adalah untuk mengamankan ekonomi dan efisiensi dalam sektor publik . Persyaratan ini sangat penting ketika sektor publik adalah sumber daya yang besar dan haus , dan ketika akses ke sumber daya terbatas . Sementara itu, dilihat dari sudut pandang teori organisasi berakar pada ilmu politik , itu tidak cukup untuk memusatkan perhatian pada ekonomi dan efisiensi . Cara sektor publik beroperasi harus dijelaskan , dianalisa dan dievaluasi dari sudut pandang demokrasi - politik. Ini berarti mengarahkan fokus terhadap basis sektor terhadap nilai-nilai , pengetahuan dan kekuasaan . Sebuah tugas yang sangat penting akan memperjelas apa peran nilai-nilai demokrasi dan ide-ide bermain di organisasi bentuk demokrasi sector.A publik pemerintahan yang dibangun di atas iman yang optimis dalam kemampuan penduduk untuk memerintah sendiri . Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa penetapan demokrasi transparansi publik , persetujuannya atas kritik dan oposisi , dan penekanannya pada partisipasi rakyat dan pengaruh akan mengamankan kemampuan untuk belajar dari kesalahan sebelumnya. Ini adalah kemampuan belajar yang bentuk demokratis sumber utama pemerintahan tentang dinamika dan pembangunan.
Organisasi politik dan administrasi di sektor publik harus dianalisis dan dinilai sesuai dengan bagaimana mereka mempengaruhi proses keputusan - keputusan dan implementasi - mentation.Yet mereka juga harus dianalisis dan dinilai oleh bagaimana mereka mempengaruhi penciptaan jangka panjang pendapat , keyakinan dan sikap dalam masyarakat pada bentuk demokrasi large.A pemerintahan adalah tentang menjadi sensitif terhadap keinginan rakyat dan memiliki kemampuan untuk mencerminkan kehendak people.Yet yang ini tidak cukup : demokratis pembuatan kebijakan juga harus diskursif dan mengubah . Ini berarti bahwa melalui debat publik governance harus membantu tes, memodifikasi dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap , serta expec - sultasi dan tuntutan yang ditujukan pada komunitas politik .
Mengandaikan demokrasi bahwa orang memilih bagaimana sektor publik harus berkembang dan berubah . Selama dekade terakhir , bagaimanapun , pandangan yang berbeda telah memperoleh tanah . Perkembangan organisasi publik dan institusi telah pertama dan terutama dianggap sebagai penyesuaian yang diperlukan untuk mengemudi kekuatan yang berada di luar kontrol demokratis - seperti globalisasi , internasionalisasi dan pengembangan teknologi . Hal ini penting untuk menghindari fatalisme serta idealisme. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa pembangunan masyarakat jarang bergerak hanya dalam satu arah selama jangka waktu yang panjang dan bahwa ada variasi besar dalam pengembangan sektor publik dari satu negara ke negara lain . Alih-alih , di satu sisi , dengan asumsi kebebasan untuk memilih bentuk organisasi satu keinginan dalam sektor publik , atau , di sisi lain , mengandaikan bahwa pembangunan ini tidak dapat dipengaruhi sama sekali oleh keputusan politik , Tugas ini adalah untuk menganalisa sejauh kebebasan dan ruang untuk manuver yang ada dalam situasi di mana kedua lingkungan nasional dan internasional berubah . Ambisi kami adalah untuk membantu menciptakan pemahaman yang lebih realistis tentang bagaimana sektor publik diatur , diubah dan dipelihara , dan apa asumsi dan kondisi yang diperlukan untuk menggunakan organisasi sebagai alat aktif.


VARIABEL TERGANTUNG

Bagaimana bisa sebuah teori organisasi untuk sektor publik menjadi dibatasi dari teori organisasi umum? Jalan kami telah dipilih untuk fokus pada digambarkan dan dijelaskan di sini. Pertama, teori organisasi sektor publik, dengan penekanan pada studi kebijakan dan administrasi publik, harus memberikan kontribusi untuk umum menjelaskan bentuk-bentuk organisasi kunci yang ada dalam administrasi publik, tetapi juga mereka yang ada antara administrasi publik dan berbagai kelompok di bentuk sebenarnya society.What organisasi ada dan perubahan apa yang terjadi di dalamnya? Kedua, teori organisasi semacam ini harus membantu memperjelas bentuk pilihan organisasi yang berbeda membuat. Ini berarti sejauh mana mereka menghadiri, yang netral terhadap atau menentang nilai-nilai, situasi atau kepentingan dalam masyarakat. Apa efek dari berbagai bentuk organisasi? Ketiga, harus membantu menjelaskan adanya berbagai bentuk organisasi, dengan penekanan pada pemeriksaan sejauh mana bentuk tersebut ditentukan oleh kebijakan publik. Mengapa berbagai bentuk organisasi yang didirikan dan berubah?
Tiga perspektif kita fokus pada memiliki pendekatan yang berbeda untuk pertanyaan-pertanyaan , dan menggunakan alat yang berbeda untuk mencari perspektif berperan answers.An menekankan kemampuan untuk melakukan kontrol politik dan untuk terlibat dalam pemikiran organisasi yang jelas dan perhitungan rasional hubungan kausal dan efek . Sebuah perspektif budaya menantang asumsi yang mendasari instrumental dan cara - end rasionalitas dan menyoroti kendala dan kemungkinan berbohong dalam budaya dan tradisi mapan . Sebuah perspektif mitos menyoroti penyesuaian dengan keyakinan dan nilai-nilai yang ada di lingkungan dalam rangka untuk memahami bagaimana perubahan organisasi terjadi dan dampak dan implikasi mereka memiliki apa .
Sebuah variabel dependen utama adalah perilaku pengambilan keputusan organisasi publik , yaitu, distribusi otoritatif tanggung jawab dan sumber daya antara organisasi , aktor , sektor dan tingkatan dalam sistem politik -administratif . Pertanyaan mendasar dalam demokrasi setiap adalah sejauh mana keputusan tersebut perwakilan , yaitu, apakah publik pengambil keputusan bertindak sesuai dengan keinginan , tuntutan dan kepentingan penduduk , atau setidaknya sebagian dari itu. Organisasi publik dipandang sebagai bagian yang terintegrasi dari system.We administrasi politik sehingga fokus pada organisasi politik sebagai ekspresi dari hubungan dinamis antara aktor politik , administrasi dan sektor swasta dalam konteks demokrasi .
Pengambilan keputusan dalam organisasi publik dapat dari dua jenis . Pertama , keputusan diarahkan ke arah luar - terhadap warga , kelompok pengguna dan clients.These dapat keputusan yang mempengaruhi individu tunggal atau perusahaan , tetapi mereka juga dapat mempengaruhi distribusi barang dan alokasi beban antara kelompok dan orang-orang . Organisasi publik mempersiapkan kasus untuk badan politik dan keputusan implement , dan karena itu dapat menjadi kontributor penting dalam membentuk kebijakan . Bagaimana kita bisa menjelaskan inisiatif dalam organisasi publik ? Mengapa beberapa alternatif diuraikan sementara yang lain tidak ? Mengapa beberapa kepentingan Ulasan sementara yang lain diabaikan ? Dan mengapa beberapa keputusan dilaksanakan dengan cepat dan tanpa rasa sakit , sementara yang lain menentang , diubah atau hanya mereda ?
Kedua , keputusan dalam organisasi publik dapat diarahkan internal organisasi . Ini dapat keputusan tentang reorganisasi struktur formal melalui merger , divisi atau unit organisasi bergerak secara vertikal maupun horizontal , perubahan aturan prosedural, atau relokasi dan perubahan komposisi personil melalui langkah-langkah diarahkan pada perekrutan , kemajuan karir atau pensiun .
Meskipun teori organisasi untuk sektor publik dibatasi oleh obyeknya studi dan dengan apa yang dimaksudkan untuk menjelaskan, hal itu dapat menerapkan berbagai faktor penjelas yang berbeda dan perspektif untuk memahami keputusan yang dibuat. Sebuah pertanyaan kunci adalah bagaimana kerangka kerja organisasi - yang meliputi faktor internal maupun yang berkaitan dengan lingkungan - pengaruh proses pengambilan keputusan dan hasil mereka dalam organizations.We publik secara resmi akan menerapkan serangkaian perspektif dari teori organisasi untuk menjawab pertanyaan ini. Studi tentang organisasi publik dihadapkan dengan teori yang bersaing, model gelisah dan pendekatan yang saling bertentangan. Teori organisasi tidak dapat menawarkan ilmu politik suatu paradigm.There diselesaikan ada konsensus umum seperti apa teori - atau apa inti teori yang bersaing - yang paling relevan untuk studi organisasi publik. Studi empiris pengambilan keputusan dalam organisasi formal bisa, bagaimanapun, menawarkan pengamatan dan kontribusi teoritis yang mungkin berguna dalam mempelajari sektor publik.
Kami telah memilih untuk berkonsentrasi pada tiga perspektif yang dipilih: perspektif instrumental, perspektif budaya dan struktur perspective.This mitos memungkinkan kita untuk fokus pada tiga kelompok utama faktor penjelas terhubung ke :
a)      pilihan sadar dan niat dari kepemimpinan politik dan aktor-aktor lain, dan cara ini dinyatakan meskipun struktur formal;
b)      kendala yang melekat dalam tradisi dan budaya yang mapan, karena mereka telah mengembangkan dari waktu ke waktu, dan
c)      nilai dan norma-norma yang dominan dalam lingkungan saat ini, yang mempengaruhi kemungkinan untuk apa organisasi publik dapat dilakukan.
Teori organisasi sektor publik telah tumbuh lebih complex.This mungkin mencerminkan meningkatnya kompleksitas sistem politik - administratif dan proses pengambilan keputusan publik , pola organisasi yang lebih khusus dari sebelumnya , baik secara horizontal maupun vertikal . Baru dan hibrida bentuk organisasi bermunculan internal di sektor publik maupun dalam antarmuka antara sektor publik maupun swasta .
Pertama-tama , kita akan menerapkan perspektif instrumental dengan penekanan pada pengendalian politik dan sarana -end rasionalitas tersirat dalam struktur formal - baik sebagai sarana analitis , hierarkis berbasis pemecahan masalah , dan sebagai negosiasi antara aktor dengan kepentingan sebagian bertentangan. Kedua , kita akan menggunakan perspektif kelembagaan yang berfokus pada aspek internal organisasi dilembagakan , peninggalan sejarah dan tradisi yang mapan, tetapi juga melihat lingkungan dilembagakan eksternal dan kepercayaan yang berlaku mengenai apa yang merupakan masalah yang relevan dan solusi yang baik . Perspektif ini akan ditentukan dan diuraikan oleh memeriksa karakteristik khas dari sektor publik .
Kami akan menentang pendekatan yang mensyaratkan satu model organ - izational tunggal dominan, terutama karena ini tidak berhasil menangkap keragaman dan berbagai sektor publik yang besar dan terfragmentasi . Contoh ini dapat visi komprehensif seperti aWeberian birokrasi , dimana model administrasi dominan didasarkan pada hirarki , rutinitas dan pembagian kerja , atau NPM , dengan penekanan pada efisiensi, pasar - orientasi dan teknik pengelolaan dari sektor swasta ; atau jaringan , di mana hubungan lateral dan koordinasi antara organisasi publik dan swasta yang stres . Organisasi di sektor publik yang terlibat dalam membentuk dan menegakkan aturan dan hukum , tetapi mereka juga berfungsi sebagai penasihat politik , akademik dan profesional , penyedia layanan dan penggerak sumber daya . Mereka dihadapkan dengan logika bertentangan dan identitas sementara bertindak sebagai aturan -driven utilitas kalkulator dan pemecah masalah . Pola yang kompleks organisasi seperti itu hampir tidak dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan teoritis yang dimulai dari satu set sederhana asumsi yang universal tentang aktor , organisasi dan perubahan . Pendekatan kami adalah untuk mengembangkan tiga perspektif yang , sendiri dan bersama-sama , dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana sektor publik yang kompleks diatur dan bagaimana cara kerjanya dalam kenyataan.


STRUKTUR , PROSES DAN TUGAS DALAM ORGANISASI PUBLIK

Politik dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha yang terdiri dari menempatkan area masalah pada agenda publik , setelah itu diterima sebagai tanggung jawab publik mengikat dan mengorganisir pemecahan masalah rutin permanen. Ini berarti bahwa proses dan struktur merupakan komponen penting dalam kebijakan publik . Dengan proses yang kami maksud kegiatan dan perilaku yang memainkan di atas time.These dapat pengambilan keputusan , pendapat - membentuk, pelaksanaan atau proses pembelajaran . Dengan struktur kita berarti kerangka kerja dimana proses terungkap . Struktur menetapkan batas siapa yang dapat berpartisipasi . Mereka juga membatasi apa yang dianggap dapat diterima , persepsi yang wajar , sesuai atau valid dari sebuah situasi, masalah atau menyarankan struktur organisasi solutions.The terdiri dari peran expec - sultasi , dan aturan siapa yang seharusnya atau dapat melakukan apa dan bagaimana setiap tugas harus atau dapat dilakukan . Sementara itu, struktur ini mengatakan apa-apa secara langsung tentang bagaimana anggota organisasi benar-benar berperilaku , hanya memberikan pedoman dan kerangka kerja .
Perbedaan dapat dibuat antara norma-norma formal dan informal . Norma formal sering diuraikan dalam bagan organisasi , aturan dan deskripsi pekerjaan . Karakteristik struktural tersebut memiliki posisi sentral dalam perspektif instrumental. Mereka menetapkan prosedur , metode , tanggung jawab , hak dan kewajiban ditugaskan untuk berbagai unit dan posisi . Informal norma dan nilai-nilai yang ditemukan dalam tradisi mapan dan budaya organ - izational bahwa anggota organisasi internalisasi atau memperoleh melalui pengalaman dan pekerjaan sehari-hari dengan rekan-rekan mereka. Ini adalah pusat untuk perspektif budaya . Norma-norma informal juga dapat muncul dari lingkungan organisasi , melalui ide-ide tentang apa yang dianggap tepat dalam organisasi yang sangat terhormat dan digunakan sebagai cita-cita , dengan cara yang ditekankan oleh perspektif mitos . Sebuah teori organisasi sektor publik harus fokus pada norma-norma formal dan informal dan dengan demikian pada struktur organisasi , budaya dan myths.This akan dijelaskan lebih erat dalam bab-bab berikut .
Dalam organisasi formal sering ada hubungan antara struktur char acteristics dan tugas . Hal ini terutama disorot dalam perspektif instrumental. Organisasi di sektor publik memiliki spektrum yang luas dari tugas . Misalnya , perbedaan dapat dibuat antara memberi nasihat tentang isu-isu kebijakan , regulasi , admini - stration , pengendalian dan pengawasan , dan produksi jasa . Pola organisatoris mencerminkan berbagai tugas . Di pemerintah pusat , tanggung jawab untuk saran kebijakan terletak pada kementerian , sedangkan pelaksanaan kekuasaan , kontrol dan pengawasan terkonsentrasi di lembaga-lembaga . Penyediaan jasa dan komersial tugas sering ditempatkan dalam berbagai jenis BUMN . Perbedaan yang sesuai antara tugas-tugas politik , administrasi dan bisnis yang terkait dalam berbagai bentuk organisasi juga ditemukan di tingkat regional dan lokal . Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi kecenderungan untuk memperjelas dan mengembangkan hubungan antara , di satu sisi , tugas dan peran , dan di sisi lain , structure.This organisasi formal dilakukan dengan mengubah organisasi lembaga terintegrasi ke organisasi 'single -purpose ' , dimana tugas yang berbeda adalah perhatian fokus organisasi individu , contohnya dengan menyisihkan tugas pengendalian dalam peran pemerintah pengawasan khusus bodies.The sebagai pemilik , pembeli , penyedia , pelaksana dan regulator yang lebih khusus dari sebelumnya , dan ideal tampaknya dengan mendirikan satu organisasi untuk setiap tugas .
Pengambilan keputusan juga akan memiliki posisi penting dalam studi umum organ - izations . Disini kita akan menerapkan diperpanjang concept.This pengambilan keputusan melibatkan kebutuhan untuk memeriksa apa yang akan terjadi sebelum memutuskan resmi dibuat , serta apa yang terjadi sesudahnya . Sementara tahap pertama berfokus pada pengaturan agenda , kemungkinan program tindakan dan konsekuensinya , tahap kedua berfokus pada pelaksanaan langkah-langkah umum, umpan balik dan menafsirkan bagaimana tindakan publik bekerja . Berkonsentrasi hanya pada pengambilan keputusan itu sendiri, di mana pilihan dibuat antara berbagai program aksi , hanya akal jika fase lain ada yang dipermasalahkan . Ini jarang terjadi di sistem administrasi politik yang kompleks saat ini .
Selain pengambilan keputusan , pendapat pembentuk juga sentral dalam organisasi publik . Kebijakan publik hanya sebagai banyak tentang menemukan tujuan , identitas dan afiliasi seperti yang tentang menemukan alat terbaik untuk mencapai diberi goals.This menyiratkan bahwa sisi simbolik organisasi publik sangat penting . Politik bukan hanya soal distribusi barang dan beban dengan membuat keputusan secara efisien , melainkan juga tentang menafsirkan pengalaman sedemikian rupa bahwa tujuan rakyat , nilai-nilai , kepercayaan, sikap , dan opini yang dipengaruhi dan simpati dan antipati mereka berbentuk . Dengan cara ini legitimasi sektor publik juga dipengaruhi.

  
Garis Besar BUKU INI

Buku ini mengikuti struktur matriks. Pertama, kami akan menyajikan karakteristik utama dari masing-masing tiga perspektif dalam masing-masing bab, menggunakan pendekatan pembatasan. Selanjutnya, kita akan memberi pertanggungan jawab dari empat aspek utama organisasi publik: tujuan dan nilai-nilai, kepemimpinan dan kemudi, reformasi dan perubahan, dan dampak dan implikasi. Setiap masalah yang dibahas dalam kaitannya dengan tiga perspektif (lihat Tabel 1.2).
Buku ini ditutup dengan bab tentang pemahaman dan desain. Membahas hubungan antara perspektif dan menunjuk ke sebuah pembangunan menuju perspektif trans-formatif. Pendekatan ini berpendapat bahwa sektor publik yang kompleks menuntut bahwa unsur-unsur dari perspektif instrumental, perspektif budaya dan perspektif mitos dimasukkan. Pada saat yang sama, penekanan pada aspek prosesual dan interaksi dinamis disajikan dalam berbagai bentuk penerjemahan, revisi dan penyesuaian yang terjadi dalam proses perubahan dan reformasi di sektor publik. Norma struktur organisasi formal, budaya organisasi dan sosial dapat mempengaruhi praktek, tindakan dan kinerja organisasi publik, yang kemudian dapat bangkit kembali dan mengubah karakteristik organisasi.
Dalam bab terakhir kami juga membicarakan kemungkinan untuk analisis preskriptif yang lebih luas dalam teori organisasi untuk sektor publik, dengan penekanan khusus pada apa yang organisasi publik dapat dilakukan. Seperti perkembangan menuntut perluasan pengetahuan empiris-deskriptif yang kuat tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam organisasi publik, tetapi juga klarifikasi dan elaborasi dasar normatif bagi apa tujuan dan nilai-nilai organisasi-organisasi ini harus menghadiri bab to.the menyimpulkan dengan mendiskusikan apa strategi dapat diterapkan dalam penyesuaian dan perubahan dalam sektor publik, mengingat ada basis pengetahuan tentang bagaimana organisasi publik kerja, dan kami membahas jalur potensial pembangunan untuk organisasi tersebut.


BAB RINGKASAN

Organisasi publik berbeda dari organisasi-organisasi swasta dengan menjadi multifungsi, memiliki kepemimpinan yang terpilih secara politik dan dengan tidak biasanya beroperasi di pasar.
■ Untuk memahami bagaimana organisasi sektor publik bekerja dalam prakteknya, kita perlu menerapkan perspektif berperan - termasuk hirarki berbasis varian negosiasi berbasis - dan perspektif kelembagaan, khususnya perspektif budaya dan perspektif mitos.

■ afiliasi Organisasi dan pengaturan organisasi akan mempengaruhi masyarakat cara berpikir dan perilaku, dan dengan demikian juga isi kebijakan publik.