Desentralisasi secara Luas dan Sempit

Desentralisasi Public Service dalam era Otonomi daerah

power point Isu dan potret buram pelayanan administrasi birokrasi publik

Isu dan Potret Buram Birokrasi Pelayanan Publik

Bab 1

Pendahuluan

1.1            Latar Belakang

Pada bagian akhir abad ke-20 ini kita telah menyaksikan perubahan-perubahan besar yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. munculnya tuntutan yang lebih besar ke arah demokratisasi, keterbukaan, dan pemberdayaan; dibidang ekonomi hal yang sama juga terjadi seperti tuntutan pada perdagangan bebas, hilangnya protectionism, adanya kelompokkelompok ekonomi, dan perdagangan baru, demokratisasi bidang ekonomi dan sebagainya; di bidang sosial budaya perubahan-perubahan besar juga sedang terjadi seperti makinkaburnya nilai-nilai tradisional, mengendurnya nilai-nilai moral dan etika, tuntutan terhadap kebebasan  yang makin besar dan makin mengglobalnya kehidupan masyarakat. Isue-isue penting maupun pandanganpandangan yang kontroversi setiap Hari dapat dilihat di media cetak Atau di media elektronik. Kita memang Telah tiba pada abad informasi sehingga aparatur pemerintah harus dapat menjawab  tantangan ini untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.

Kualitas  pelayanan  publik telah lama  menjadi kajian  di banyak negara. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas hampir  setiap hari dapat dibaca di media cetak atau dilihat dimedia elektronik, juga digunjingkan oleh banyak orang di rumah maupun di tempat-tempat umum.Sudah bukan rahasia lagi bahwa sebagian organisasi publik masih harus meningkatkan pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Marzuki Usman (1997) menyatakan bahwa: Dewasa  ini konsep kualitas telah menjadi suatu credo universal dan telah menjadi faktor yang sangat dominan terhadap keberhasilan suatu organisasi. “Quality mindset” ini tidak saja dihadapi lembaga penyelenggara jasa-jasa komersial, tetapi telah menembus kelembaga-lembaga pemerintahan yang selama ini resisten terhadap tuntutan kualitas pelayanan publik yang prima. Suatu data empiris di bidang marketing menyebutkan bahwa sekitar 95% konsumen yang tidak puas memilih untuk tidak melakukan pengaduan tetapi sebagian besar cukup menghentikan pembeliannya. (Kotler,1997).

Citra buruk tersebut semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan, yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni korupsi dengan beranekaragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit atau yang lebih dikenal dengan efek pita merah (red-tape). Keseluruhan kondisi empirik yang terjadi secara akumulatif telah meruntuhkan konsep birokrasi Hegelian dan Weberian yang memfungsikan birokasi untuk mengkoordinasikan unsur-unsur dalam proses pemerintahan. Birokrasi, dalam keadaan demikian, hanya berfungsi sebagai pengendali, penegak disiplin, dan penyelenggara pemerintahan dengan kekuasaan yang sangat besar, tetapi sangat mengabaikan fungsi pelayanan masyarakat.

Buruk serta tidak transparannya kinerja birokrasi bisa mendorong masyarakat untuk mencari ''jalan pintas'' dengan suap atau berkolusi dengan para pejabat dalam rekrutmen pegawai atau untuk memperoleh pelayanan yang cepat. Situasi seperti ini pada gilirannya seringkali mendorong para pejabat untuk mencari ''kesempatan'' dalam ''kesempitan'' agar mereka dapat menciptakan rente dari pelayanan berikutnya.

Apabila ditelusuri lebih jauh, gejala patologi dalam birokrasi, menurut Sondang P. Siagian, bersumber pada lima masalah pokok. Pertama, persepsi gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini mengakibatkan bentuk patologi seperti: penyalahgunaan wewenang dan jabatan menerima sogok, dan nepotisme. Kedua, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan. Ketiga, tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan ''penggemukan'' pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya. Keempat, manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti: sewenang-wenang, pura-pura sibuk, dan diskriminatif. Kelima, akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti: imbalan dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, dan sistem pilih kasih.

1.2             Rumusan masalah

1.      Bagaimana gambaran tentang pelayanan?

2.      Permasalahan apa saja yang terjadi dalam pelayanan publik ?

3.      Apakah yang di maksud patologi birokrasi pelayanan?

4.      Apa strategi yang digunakan untuk mengatasi semua permasalahan pelayanan?

1.3             Tujuan

1.      Untuk mengetahui gambaran tentang pelayanan.

2.      Memberitahukan permasalahan setiap pelayanan publik

3.      Untuk mengetahui yang di maksud patologi birokrasi pelayanan.

4.      Untuk mengetahui strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pelayanan.