Friday, 27 March 2015

Kebijakan Pembenahan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Kebijakan Pembenahan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
Dilema Krisis Moneter Tahun 1997-2000
1.       PENDAHULUAN
Bermula dari turunnya nilai mata uang bath thailand, kemudian berlanjut kepada mata uang negara malaysia ringgit, perekonomian indonesia yang sejak semula sudah kurang sehata, masuk kedalam krisis. Sementara negara-negara lain yang mengalami masalah yang sama sudah normal kembali, namun indonesia masih meringkuk lemah tak berdaya, dan belum ada tanda-tanda untuk sembuh sejak era krisis moneter tahun 1999-2000.
Pemerintah   melalui  BPPN   melakukan   langkah-langkah   sebagai   tindak. Lanjut dalam  industri  perbankan   yaitu  dengan  menutup  kegiatan  usaha  atau melikuidasi  16 bank swasta  (tanggal 24 November 1997), pembekuan  operasi 7 bank swasta  serta pengambilalihan  7 bank swasta  dan BUM:N oleh BPPN pada tanggal 4 April 1998, selanjutnya   pada   bulan   Agustus   1998  pemerintah membekukan  8 bank (BBO)  dan mengambil  alih 7 bank (Lukman, 2000;  160). Sebagai    akibat   dari  likuidasi   16  bank   swasta   nasional   tersebut   di   atas mengakibatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  industri perbankan  berkurang sehingga  terjadi  rush  atau penarikan dana  masyarakat  secara  besar-besaran. Rush  tersebut  menyebabkan   bank-  bank mengalami  kesulitan  likuiditas  yang sangat  parah  dan  tidak  bisa  diatasi.  Kesulitan tersebut  dapat  diatasi  dengan bantuan   dari  Bank  Indonesia   (Bl)  berupa   bantuan likuiditas  yang  kemudian lebih dikenaJ dengan istilah BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).
Sebenarnya stabilitas moneter dunia telah menjadi masalah krusial sejak pertengahan 1980-an. Ketidak stabilan ini mengakibatkan suatu turbulensi yang bahkan menerjang negara-negara industri besar. perkembangan ekonomi era 1999-an, tampak menglami indikator perbaikan saat mengalami guncangan sebelumnya ditahun 1998. Turbulensi yang menerjang negara industri mengakibatkan indonesia masuk ke dalam ranah tersebut. Pada tahun 1999 beberapa indikator makro ekonomi yang mengalami perbaikan cukup berarti mesku=ipun kondisi sosial-politik masih belum sembuh total. Indikator-indikator yang membaik tersebut dapat kita golongkan yakni : perbaikan angka inflasi (terhindar dari jebakan hyperinflasi), perkembangan tingkat suku bunga, cadangan devisa, perbaikan harga minya dan gas alam di pasar internasional, perkembangan BUMN yang terus digalakan dan lain sebagainya.