Resume Pendekatan Berbasis Kekuasaan dalam Ekonomi Politik Dari Judul Buku Teori-Teori Ekonomi Politik Karangan James A. Caporaso & David P. Levine

Interaksi antara kekuasaan dengan fenomena ekonomi dapat menjadi fokus dalam ekonomi politik. Namun hambatan-hambatan yang mempersulit pembentukan kerangka ekonomi politik bedasarkan pada kekuasaan juga tidak sedikit. Hambatan-hambatan ini sangat menyulitkan ketika ekonomi dipandang sebagai perilku pasar karena konsep pasar adalah individu dapat memilih dan membuat kontrak secara sukarela.

Beberapa Penafsiran Tentang Kekuasaan

Konsep kekuasaan paling sederhana, paling banyak dianut dan paling mudah dipahami adalah pandangan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan kita untuk mencapai tujuan kita di dunia ini. Kekuasaan merupakan bentuk pengungkapan dari ide bahwa agar kita mencapai tujuan kita, maka kita harus melakukan sesuatu untuk memengaruhi dan mengubah dunia sekitar kita. Kita harus bertindak terhadap dunia namun ketika kita bertindak, kadang-kadang kita mengahadapi kesulitan dan hambatan dari alam, dari orang lain, atau dari institusi-institusi sosial atau yang lebih kita kenal dengan masyarakat. Kita malah bisa mendapatkan kesulitan maupun hambatan dari diri kita sendiri.

Secara ringkas dapat dikatakan ada 3 jenis kekuasaan yaitu : kekuasaan untuk mencapai tujuan dengan mengalahkan alam, kekuasaan dengan atau bersama orang lain, dan kekuasaan terhadap orang lain.

Beberapa Penafsiran Tentang Kepentingan

Secara umum konsep kepentingan dibagi menjadi dua macam, yang pertama konsep kepentingan langsung atau yang lebih dikenal dengan direct interest, kepentingan langsung dapat diartikan jika seseorang dalam melakukan keinginannya tanpa paksaan dan bebas memilih kepentingannnya masing-masing.

Adapun konsep kedua terkait kepentingan yaitu kepentingan riil atau lebih dikenal kepentingan objektif, kepentingan ini didasarkan atas kesadaran akan diri sendiri dan pilihan yang dibuat dengan informasi lengkap.

Kekuasaan dan Perekonomian Pasar

Secara garis besar kekuasaan tidak akan terlepas dari yang disebut dengan kekayaan. Dalam konsep ekonomi kapitalistik dikatakan bahwa dengan kekayaan akan semakin mempermudah kita dalam mencapai kekuasaan, semakin besar kekayaan yang kita miliki maka akan semakin besar kemungkinan kita akan mendapat kekuasaan.

Sebenarnya, kekayaaan dalam artian yang dipahami saat ini secara umum kurang membantu dalam memahami arti dari kekuasaan, sehingga dalam hal ini kekayaan lebih diartikan sebagai kepemilikan dan kendali terhadap kapital produktif. Kepemilikan atas sebuah rumah bisa jadi tidak akan membuat si pemilik menjadi berkuasa atas banyak orang. Tapi kepemilikan atas kapital produktif bisa membuat si kapitalis menguasai banyak orang.

Contoh bahwa kekayaan bisa memberikan kekuasaan yaitu : 1. Kekuatan pasar yang dimiliki perusahaan 2. Kontrak tenaga kerja 3. Hubungan produksi dalam perusahaan

Kekuatan Pasar dari Perusahaan

Dalam pasar persaingan sempurna, pertukaran kekuasaan dan ekonomi cenderung saling bertolak belakang satu sama lain. Sebuah pasar yang memiliki persaingan semputrna akan meliki tingkat diversitas yang tinggi serta memiliki banyak pilihan, dengan kata lain pasar semacam itu akan mengharuskan pelaku-pelakunya untuk memilih. Tapi berefek pada kekuasaan yang dimiliki pelaku pasar yang kecil dan sedikit.

Perusahaan-perusahaan besar sangat berpengaruh dalam hal ini, seperti level output, teknologi, bahkan selera konsumen. Perusahaan-perusahaan bisa saling berkompetesi atau saling kerjasama bergantung konsep pasar yang digunakan, seperti misal pada pasar oligopoli dimana jumlah perusahann yang sedikit maka akan berakibat beberapa perusahaan didalamnya dapat saling bekerjasama dan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lain.

Kontrak Antar Pekerja dengan Kapitalis

Dalam hal ini dibahas antara pekerja dengan kapitalis untuk menunjukkan apa saja kekuatan yang berpotensi untuk terbentuk pada hubungan antara keduanya. Kondisi pertama yakni penjualan dan pembelian tenaga kerja (yaitu kontrak upah) sebagai sebuah pertukaran. Pandangan ini didasari pada pertukaran bebas dalam konsep ekonomi neoklasik sehingga dengan cara pandang ini pekerja tidak tergantung pada satu majikan saja.

Pada konsep ini pihak-pihak bertindak secara sukarela, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan untuk membuat kontrak secara sukarela telah meningkatkan kemampuan dari semua pihak dalam kontrak itu untuk memenuhi kebutuhannya atau kepentingan pribadinya masing-masing. Satu mendapatkan laba dan yang satunya mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan.

Kekuasaan dalam Perusahaan

Baik pendekatan ekonomi marxian maupun pendekatan ekonomi politik neoklasik sama-sama mengakui bahwa ada wilayah tertentu dalam perekonomian yang menggunakan hierarki terorganisir, sehingga jika ada pasar tenaga kerja dan pasar kapital yang sama-sama memiliki level kompetisi yang tinggi, maka akan akan ada beberapa kekuasaan dalam ekonomi.

Hubungan antara anggota-anggota dalam sebuah perusahaan dipahami dari segi efisiensi, terutama dengan melihat pada kontribusi dari berbagai bentuk organisasi terhadap minimalisasi biaya transaksi, sehingga beranggapan bahwa manager hanya dianggap sebagai agent atau pelakasana yang tugasnya hanya membuat kontrak dan memantau pelaksanaan kontrak agar dilakukan seefisiensi mungkin

Kekuasaan Terkondisi dan Perekonomian

Kekuasaan terkondisi, berbeda dengan konsep-konsep kekuasaan yang dibicarakan pada sebelum-sebelumnya, tidak mengharuskan adanya pemaksaan atau orang dari pelaku terhadap pihak lain yang berusaha menetang keinginan dari pelaku itu. Kekuasaan terkondisi memiliki ciri-ciri sampel sebagai berikut : 1. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mencapai kepentinagn riil 2. Mereka yang berkuasa memahami apa kepentingan riil mereka dan bagaimana cara mencapainya dan lain sebagainya

Keuntungan dari kekuasaan terkondisi yakni konsep ini memungkinkan kita untuk memandang bahwa orang ataupun kelompok oreang memiliki keuasaan meskipun tidak menerapkan kekuasaan langsung terhadap orang atau kelompok lain. Konsep ini sudah banyak diterapkan dalam konsep ekonomi yakni pada teori konsumsi, konsep kebutuhan semu, analisis distribusi, kritik terhadap legitimasi laba, dan lain-lain.

Kesimpulan

Menyusun sebuah ekonomi politik berdasarkan konsep kekuasaan dan kekayaan masih cukup menarik meskipun ada beberapa hal yang menunjukkan kesulitan dalam menggabungkan konsep kekuasaan dalam ekonomi politik. Karena secara dasar konsep kekuasaan bukan dari kondisi politik, meskipun seperti yang kita tahu saat ini adalah kekuasaan cenderung masuk ke ranah politik. Beberapa contoh bahwa kekuasaan pada dasarnya bukan dalam ranah poltik yakni dalam perusahaan, antar perusahaan, dalam keluarga, dalam sekolah, dan lain-lain.

Pihak-pihak yang menjalankan kekuasaan dalam dan luar negeri akan bertindak demi kepentingan mereka dan demi kepentingan organisasi mereke meskipun akhirnya harus dilakukan dengan pertarungan poloitik. Sangatlah berbeda dengan pendekatan-pendekatan lain dalam ekonomi politi, pendekatan berbasois kekuasaan tidak memfokuskan pada hubungan antara kepentingan pribadi dengan pengambilan keputusan publik. Inilah yang menjadi pembeda dengan pendekatan-pendekata lain dalam ranah ekonomi politik.