A.
Pengertian Ekonomi Sektor Publik
Istilah
ekonomi sector public itu sendiri juga bermacam-macam.hal tersebut dilihat dari
luasnya wilayah public,sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan
definisi yang berbeda-beda.dari sudut pandang ekonomi itu sendiri “ekonomi
sector public”diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan
usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan public dalam rangka memenuhi
kebutuhan dan hak public yang terbatas. Ekonomi sektor publik berkaitan dengan
membenarkan keberadaan pemerintah dan menjelaskan bagaimana mereka dapat
mempengaruhi kegiatan ekonomi
Dari
setiap pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa “Ekonomi Sektor Publik”
adalah studi tentang isu ekonomi yang terjadi pada sector public(termasuk
pemerintahan) dan antar muka dengan sector swasta dalam ekonomi campuran.serta
sektor publik ekonomi telah berkaitan dengan studi tentang bagaimana pemerintah
dapat menangani kegagalan pasar untuk mencapai hasil yang efisien. Contoh
aktivitas sektor publik dari kisaran memberikan jaminan sosial, administrasi
perencanaan kota dan mengorganisir pertahanan nasional.
Montesqieu,
seorang ahli tata Negara, menyebutkan bahwa kekuasaan negara dapat dipisahkan
menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif
yang dipegang oleh pemerintah yaitu presiden dan para pembantunya, pada umumnya
paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian. Hal ini karena eksekutif paling
banyak bersinggungan secara langsung dengan aktivitas ekonomi melalui
pembelanjaan dan kebijakan ekonominya.
Peran
Pemerintah dalam Ekonomi
Pemerintah sebagai pelaku (yang umumnya mendominasi, terutama pada ekonomi di Negara berkembang) memiliki peran sebagai berikut:
Pemerintah sebagai pelaku (yang umumnya mendominasi, terutama pada ekonomi di Negara berkembang) memiliki peran sebagai berikut:
·
menetapkan
kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian;
·
mengatur/meregulasi
perekonomian dengan alat subsidi dan pajak;
·
memproduksi
komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit,
penjaminan simpanan, dan asuransi;
·
membeli
komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya
persenjataan;
·
meredistribusikan
(membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan
·
menyelenggarakan
sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni
fakir miskin, dan sebagainya.
Beberapa
Landasan Ekonomi Publik
a)
Masalah
kunci dalam perekonomian adalah masalah mikro ekonomi, yaitu menyangkut
distribusi produksi, dan alokasi konsumsi serta masalah makro ekonomi yaitu
menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan
ekonomi.
b)
Sistem
Perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi (pemerintah
atau bukan) serta bagaimana keputusan ekonomi diambil.
c)
Pandangan-pandangan
tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen
(cenderung mendekat satu terhadap yang lain). Secara umum saat ini diakui
swasta bahwa harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi
kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut.
d)
Pendekatan
ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat
sahih. Sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari empat tahap,
yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi
dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan
keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada
pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.
B.
Peranan Ekonomi Sektor Publik
Menurut
Musgrave (Musgrave and Musgrave, 1980:6) meskipun pemerintah sudah menerapkan
pajak tertentu dan mengelola pengeluarannya untuk mempengaruhi sistem
perekonomian, masih diperlukan kebijakan-kebijakan lain guna mencapai tujuan
yang lebih jauh lagi. Kebijakan-kebijakan pemerintan tersebut dapat dibagi ke
dalam tiga golongan besar, yaitu:
a.
Fungsi
Alokasi
b.
Fungsi
Distribusi
c.
Fungsi
Stabilisasi
Dari
perspektif ekonomi publik, pembicaraan tentang pemerintah lokal akan terkait
erat dengan dua pertanyaan penting, yakni :
1.
seberapa
besar ukuran pemerintah lokal yang seharusnya, dan apa untungnya jika pengambilan keputusan
dibuat pada tingkat lokal (Cullis and Jones, 1992 dan Fisher, 1996).
2.
memberikan
informasi akuntansi yg relevan & handal kpd manajer ukt melaksanakan fungsi
perencanaan & pengendalian organisasi.
3.
Membantu
manajemen dalam proses perencanaan organisasi.
4.
Membantu
manajemen dalam mengendalikan operasi/kegiatan organisasi.
5.
Membantu
manajemen memformulasi kebijakan organisas
6.
Untuk
mengkondusifkan sector ekonomi
7.
Untuk
memfasilitasi pertumbuhan dan daya saing industry dan sector swasta
8.
Untuk
mendukung kebutuhan tenaga kerja,serta
9.
Untuk
meningkatkan kualitas hidup warga Negara
10.
Menyediakan
sebuah kerangka/lapangan pekerjaan berbasis system legal yang diperlukan untuk
membawa perekonomian ke fungsinya semula
11.
Memproduksi
barang dan jasa yang berguna untuk
pertahanan,pendidikan,keamanaan,perhubungan,dsb
12.
Membeli
baranng dan jasa dari sector swasta dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan
dan rumah tangga
13.
Melakukan
redistribusi pada pendapatan.
C.
Fungsi Ekonomi Sektor Publik
1.
Sebagai
alat perencanaan
Anggaran merupakan alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi.
Anggaran sector public dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan
dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang
diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.Anggaran sebagai alat perencanaan
digunakan untuk
·
Merumuskan
tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang
ditetapkan.
·
Merencanakan
berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta
merencanakan alternative sumber pembiayannya.
·
Mengalokasikan
dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
·
Menentukan
indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2.
Alat
pengendalian
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas
pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat
dipertanggungjawabkan kepada public. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat
mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika
dikatakan bahwa presiden, menteri-menteri, bupati dan manajer public bisa
dikendalikan melalui anggaran.
3.
Alat
kebijakan fiscal
Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal pemerintah digunakan untuk
menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran public
tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiscal pemerintah, sehingga dapat
dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
4.
Alat
politik
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan
keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sector public, anggaran merupakan
dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative
atas penggunaan dana public untuk kepentingan tertentu. Dalam pembuatan
anggaran public membutuhkan political skill, coalition building, keahlian
bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan public oleh para
manajer public.
5.
Alat
koordinasi dan komunikasi
Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran.
Anggaran public merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
Anggaran public yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya
inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
6.
Alat
penilaian kinerja
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada
pemberi wewenang (legislative). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan
pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer
public dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, dikaitkan dengan
anggaran yang ditetapkan
7.
Alat
motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan
staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai
target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8.
Alat
mencipatakan ruang publik
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh cabinet, birokrat, dan
DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi massa lain
harus bisa terlibat dalam proses penganggaran publik
No comments:
Post a Comment